Aceh Timur_Harian-RI.com
Badan Advokasi Indonesia (B.A.I) Meminta kepada penengak hukum di Aceh timur agar segera memeriksa oknum-oknum yang terlibat dalam kasus raib nya dana PNPM mandiri pedesaan yang di salurkan untuk masyarakat miskin, namun pada kenyataannya uang tersebut di duga di gunakan oleh oknum tertentu, hingga hak masyarakat miskin terkesan di rampas oleh oknum tersebut.
Razali yang akrab di sapa nyakli maop sebagai tim investigasi BAI Dewan perwakilan daerah yang juga putra kelahiran darul aman meminta kepada Aparat penegak hukum agar secepatnya mengusut permasalahan ini.
Hal itu disampaikan Nyak Li setelah melakukan investigasi dan berkordinasi dengan sejumlah pihak di pemerintahan kabupaten dan penegak hukum di Aceh Timur beserta masyarakat beberapa desa di darul aman.
" Saya berharap penegak hukum tegas dan menyikapi hal ini dan mengusut dugaan korupsi berjamaah yang di lakukan oleh oknum PNS dan intasi di darul aman jangan sampai masyarakat yang bertindak nantinya," kata Nyak Li, Minggu.(31/7/2022).
Ia juga menegaskan bahwa aktifitas di kantor PNPM terlihat sudah terbengkalai dan tidak ada aktifitas apapun, kantor terlihat semak dan tidak terurus hanya terlihat beberapa dokumen dan printer di dalam kantor tersebut yang kabar nya kantor yang berukuran 4x6 itu di belik dengan mengunakan uang dari PNPM-MP itu sendiri. Lanjut nyakli
Bahkan Nyak Li mengungkapkan, dari hasil investigasi pihaknya beberapa waktu lalu, sempat ada pengakuan oknum PNS dan tokoh masyarakat bahwasanya uang itu kebanyakan di gunakan oleh oknum PNS dan beberapa intasi di darul aman.
" Saya dengar dari beberapa masyarakat uang kspp di ambil oleh oknum PNS dan orang kaya di salah satu desa di darul aman, sementara uang itu di prioritaskan untuk masyarakat miskin perdesaan,sangat di sayangkan jika hal seperti ini tidak segera di periksa pelakunya ," ungkap Nyak Li.
Dia juga mengungkapkan, bahwa pihaknya akan segera menyurati pihak penegak hukum secara resmi untuk memproses tuntutannya itu secepatnya, dan dia mengungkapkan soal kemungkinan akan menggelar aksi massa di kantor penegak hukum, apabila hal itu nantinya diabaikan.
" Kami akan surati penegak hukum dalam beberapa hari ini secara resmi ke semua tingkatan,dan apabila ini diabaikan, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi aksi demonstrasi bersama warga yang telah di ambil hak nya oleh oknum oknum yang di Dunga dari kalangan pejabat pemerintah " tutup Nyak Li .(HR_RI.Marhaban).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar