Masyarakat kelurahan Tapian Nauli, Kecamatan Angkola selatan pertanyakan Bansos berupa beras, BLT, BBM, PKH dan bedah rumah

Tapsel_Harian-RI.com

Gimana Dewan kita??

Sangat sulit jika di pilah pilah di pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten, cukup banyak aturan mengatur, padahal undang undang sama

Praktek di manifuler, rajin mendata rumah bedah, hingga saat ini kunjung tidak tiba

Buku pintar macet tidak pernah di nikmati murid dari sekolah dasar hingga ke lanjutan, kenapa begitu ulah oknum oknum ini??

Buka hati lah, saat ini rakyat mulai buka hati dan buka mata, hampir lupa melawan

Gimana dewan kita? Apa pikirannya,apa kawasannya, apa bidangnya pro rakyat???

Hingga warga menyampaikan keluhannya, dari bantuan bansos,rumah bedah, PKH, BBM, buku pintar

Ujar ibu ibu pada awak media 22/5/23 lingkungan dua dari empat lingkungan yang berpenduduk ribuan warga tambahnya br simamora

Masih penuturan warga terkait beras bulog dulu datang saat ini tidak lagi, dulu dipotong Rp400,000,- dari Rp 1,200,000

Nampak dalam gambar

Aneh nya lagi rumah bedah seperti br Napitupulu, di potret, pokoknya beri beri harapan lah petugas

Timbul pertanyaan,undang undang satu, kenapa berbeda di kabupaten dan di kecamatan dan di desa???

Beda di batang toru, beda di angkola selatan, padahal satu kabupaten,

Di suatu saat pasti terungkap,tambah marga pasaribu, yang enggan disebutkan identitasnya

Kasihan, warga tetap pembodohan tanpa revisi bijak umum, imbuhnya,seharusnya direvisi

Artinya bantuan itu tanpa direvisi dan salah sasaran, artinya orang kaya,dan pensiunan ASN juga yang dapatan, asalah sasaran kan??

Hal ini direvisi kebijakan umum,untuk menyelaraskan bantuan, op thonson Napitupulu, sebagai hak warga sipil dalam UUD 1945, berhak mendapatkan hak hidup,layak hidup,hak sehat dan hak sekolah bahkan penyandang cacat diperhatikan hak hidupnya

Lalu bagaimana fungsi imannya???

Permintaan dlm takdirnya,bukan diminta dari pemerintah pusat,namun oknum aparat bawahan memperbaiki menurutnya untuk sesaat tanpa mempublikasikan lewat media mencabut dan menggantikan dgn nama orang lain, kesalnya

Media mencoba menyinggangi, untuk melancir dari info lurah ternyata tidak berada dalam kesibukan rapat di kecamatan 22=5=23 ,namun dijumpai salah satu stafnya piket marga siregar

Biar bagaimanapun media mencoba menyampaikan keluhan warga terkait Bantuan pusat seperti PKH, BLT, BBM, Raskin dan Rumah bedah,

Namun bp regar memberikan jawaban menyoal Bantuan PKH ada khusus mengurusi dan pendampingan dari Diksos Dan Diksos lah mengirimkan ke pusat,dapat tidak dapat,lurah tidak dapat berbuat banyak untuk memastikan ,ujar bp regar

Media tidak puas, media mencoba lagi lewat membuat sms pada lurah semacam tanggapan atas tanggapan bp regar,

Komunikasi cukup lewat whatsaap ke bp lurah S Telambanua

Menurut publik, seyogianya pihak kelurahan membuat semacam revisi,langsung atau tidak langsung, biar bagaimanapun itu warga Tapian na uli, bukan warga diksos, artinya revisi itu salah sasaran dan pemerintah kelurahan memihak kepada yang berhak murni bukan kepada warga yang pensiunan ASN,orang kaya

Atau setidaknya membuat menyurati ke Dinsos, petunjuk, aturan, seperti pemblokiran atau pemotongan dari beras bulog dari PKH Rp 1 200,000,/

Harus berupa tertib administrasi dari surat edaran dari Mensos atau Gubsu atau Pemkab atau perdanya pemotongannya masyarakat biar puas, tidak menimbulkan kecurigaan miring

Namun whatsaap itu belum terbalasnya beliau