Oleh : Dr. H. Abdul Basir Amin,S.Ag.,M.Pd
Tanjung Pinang_Harian-RI.com
4-5 Juli 2023, Perhelatan Simulasi Penanggulangan Bencana merupakan salah satu program prioritas nasional, yang telah dicanangkan sebagai kegiatan unggulan Pusat Pendidikan Pelatihan PB BNPB. Simulasi PB dengan skenario kejadian bencana cuaca ekstrem di Kawasan Pariwisata Lagoi beberapa waktu lalu, telah membuka khazanah aparatur pemda dan arti penting bagi pemerintah maupun stakeholder PB dalam kerangka Pengurangan Risiko dan Manajemen Penanggulangan Bencana di Kepulauan Riau.
Pelaksanaan Simulasi PB dalam geladi ruang dan geladi posko memberikan perspektif nyata bahwa rancangan kesiapsiagaan merupakan kewajiban pemerintah daerah, sebagaimana peraturan Kemendagri terkait standar pelayanan minimal urusan bencana dalam kesiapan menghadapi situasi darurat bencana. Kegiatan tersebut, berdampak positif yang memberikan pemahaman, bahwa target simulasi, perlu diawali rangkaian dan proses perencanaan penanggulangan bencana dan implementasi PRB oleh stakeholders PB.
Dari Kegiatan Pelatihan dan workshop kegiatan BPBD Kepulauan Riau, melahirkan ide dan gagasan untuk pelaksanaan simulasi PB potensi bahaya kecelakaan industri di Kota Batam. Hal ini tidak terlepas bahwa perubahan mindset akan konsep PRB perlu memanifestasikan rancangan kesiapsiagaan sebagai proses untuk sikap siap siaga bersama menghadapi bencana. Pembelajaran bencana longsor Serasan di Kabupaten Natuna awal Maret 2023, patut menjadi momentum mewujudkan sinergitas dan kolaborasi pentahelix dengan model koordinasi yang harus dibentuk sebelum bencana terjadi dalam ruangan pengurangan risiko bencana untuk kesiapsiagaan masyarakat.
Kehadiran BP Batam juga sebagai lembaga nasional untuk pengusahaan, pengelolaan dan pengembangan Kawasan Industri Pulau Batam melihat bahwa, pemahaman risiko bahaya dan ancaman bencana, rencana kontinjensi hingga simulasi PB merupakan isu strategis untuk penguatan investasi dan public trust di Batam. Selain itu kehadiran perwakilan BPBD Kabupaten/Kota, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Damkar, Bappeda, Biro Hukum, BMKG, UMRAH Kepri, PMI, Relindo dan RRI membawa pada diskusi dinamis dan produktif yang menegaskan bahwa produk keselamatan dari tugas fungsi BPBD sebagai focal point PB, perlu dukungan OPD dan pemangku kepentingan terkait di Daerah.
Gagasan tersebut menjadi komitmen BNPB untuk terus mendorong kapasitas dan kemandirian daerah menyusun rencana penanggulangan bencana hingga pelaksanaan simulasi PB, dalam memenuhi Perpres 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2024 untuk cita-cita Indonesia tangguh bencana.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar