Indramayu_Harian-RI.com
Kegaduhan kalangan pers di Indramayu menyusul adanya surat dari Sekda Indramayu terkait dengan perintah pengosongan Gedung Graha pers Indramayu ( GPI) nampaknya makin memanas ( /06/2024).
Ratusan wartawan yang tergabung dalam ( FKJI) sejak sabtu ( 21/6) sampai dengan Senin ( 23/6) menggelar unjuk rasa dengan menggelar panggung terbuka orasi di halaman gedung Graha Pers Indramayu (GPI), Mereka para jurnalis pun mempertanyakan alasan mendasar soal surat Sekda Indramayu terkait dengan perintah pengosongan gedung tersebut.
Selain tidak adanya konfirmasi terlebih dahulu surat datang begitu saja sehingga menyebabkan kalangan jurnalis, menilai sebagai sebuah sikap yang gegabah dan menunjukkan sikap arogansi birokrasi.
Upaya mencari informasi terkait dengan alasan keluarnya surat Sekda Indramayu ini dilakukan dengan mengirim surat langsung Kepada Bupati Indramayu agar bisa memberikan klarifikasi persoalan tersebut, Sayangnya hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah daerah.
Hal inilah yang memicu asumsi dan dugaan bila masalah ini sangat erat terkait dengan konflik dan persoalan politis yang berkembang saat ini.
Persoalan ini semakin tidak jelas saat jurnalis mencari tahu siapa dalang intelektual di balik ini semua, Persoalan semakin tidak jelas pada saat dua pejabat yaitu bupati dan wakil bupati Indramayu secara langsung maupun tidak langsung menyatakan tidak tahu menahu persoalan regulasi dan Surat yang dikeluarkan Sekda tersebut.
Isu yang berkembang Bupati maupun wakil bupati Indramayu kompak mengaku tak mengetahui terkait dengan surat dari Sekda itu, Membuat para jurnalis merasa bingung dengan keluarnya regulasi Pemkab Indramayu mulai Sekda yang tak jelas Siapa yang memerintahkan.
Wakil bupati Indramayu H Syaefudin saat ditemui di sela kegiatan PMI Indramayu, Rabu ( 25/6) secara tegas menyatakan justru dirinya mengaku tidak tahu menahu persoalan ini, “sumpah saya tidak tahu persoalan ini tapi saya sarankan kirim surat ke pemerintah daerah untuk memperoleh jawaban yang lebih pasti,” tandas dia.
Sebenarnya Forum Ketua Jurnalis Indramayu ( FKJI) telah berkirim surat secara resmi Kepada Bupati Indramayu namun hingga saat ini belum memberikan jawaban atau upaya klarifikasi terhadap masalah tersebut.
Tak sampai di situ upaya pun dilakukan dengan mengirim surat ke DPRD Indramayu agar bisa beraudensi terkait dengan aspirasi yang berkembang di kalangan jurnalis Indramayu ini. Permohonan audiensi yang sebelumnya dijadwalkan pada hari Rabu ( 25/6) gagal terselenggara karena anggota DPRD Indramayu sedang mengikuti rangkaian agenda kegiatan sehingga proses audiensi diundur hingga senin pekan depan.
Meski demikian hal ini tidak akan menghambat semua agenda jurnalis yang tergabung dalam FKJI untuk menggelar aksi demo mendatangi pendopo Indramayu dan DPRD Indramayu, dan dilanjutkan dengan aksi menduduki pendopo Indramayu dengan memasang tenda posko jurnalis di depan gerbang pendopo bermalam di tenda hingga ada kepastian yang jelas yaitu mencabut surat Sekda Indramayu dan membuat MOU penyerahan aset GPI untuk digunakan para jurnalis sebagai pilar demokrasi di Indonesia.
Jimi P. H
Tidak ada komentar:
Posting Komentar