Mandailing Natal_Harian-RI.com
Sebuah insiden yang mencoreng wajah nasionalisme terjadi di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal. Bendera Merah Putih, simbol tertinggi kehormatan bangsa Indonesia, dibiarkan berkibar hingga malam hari di kantor desa, Rabu (22/07/2025), tanpa tindakan apa pun dari aparatur pemerintah desa maupun camat setempat.
Peristiwa ini bukan sekadar kelalaian administratif. Ini adalah bentuk nyata dari pembiaran, pengabaian, bahkan penghinaan terhadap aturan negara dan lambang kebesaran bangsa.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 sudah dengan terang mengatur bahwa bendera negara hanya dikibarkan dari matahari terbit hingga matahari terbenam, kecuali dalam kondisi tertentu. Namun dalam pantauan media ini, tidak ada kegiatan resmi, keadaan darurat, ataupun alasan logis yang membenarkan bendera masih berkibar di malam hari.
Seorang warga yang menyaksikan langsung kejadian ini mengungkapkan kekecewaannya.
> “Dari pagi sampai malam, tidak ada satu pun pemerintah desa yang peduli untuk menurunkannya. Ini benar-benar memalukan,” ujarnya.
Yang lebih mengejutkan, Kepala Desa Malintang Jae dan Camat Bukit Malintang tidak memberikan respons apa pun saat dikonfirmasi wartawan. Sikap diam ini adalah bentuk arogansi birokrasi sekaligus tamparan keras terhadap rasa kebangsaan masyarakat.
Dan yang lebih menyakitkan lagi: pembiaran yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Camat ini merupakan penghinaan langsung terhadap kepemimpinan Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution. Karena di bawah kepemimpinan beliaulah, aparatur pemerintah desa menjadi begitu longgar, apatis, dan tidak punya rasa hormat terhadap lambang negara.
> "Ketika aparatur di bawah kepemimpinan bupati berani memperlakukan bendera negara seperti kain biasa yang dibiarkan terbang di malam hari, maka jelas wibawa kepemimpinan itu sedang dilecehkan oleh aparatnya sendiri."
Pertanyaannya: Apakah ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang membiarkan lambang negara dilecehkan di depan mata rakyat?
Apakah nilai-nilai nasionalisme dan penghormatan terhadap simbol negara sudah tidak lagi penting di Kabupaten Mandailing Natal?
Jika bupati diam, maka itu sama artinya dengan menyetujui pelecehan terhadap simbol negara. Dan jika pelecehan terhadap bendera saja dianggap sepele, bagaimana mungkin masyarakat bisa percaya bahwa pemerintahan ini akan mampu menjaga kehormatan bangsa dan rakyatnya?
Ini bukan sekadar bendera. Ini soal harga diri negara. Dan hari ini, harga diri itu diinjak-injak di tanah Mandailing Natal.
Kami mendesak Bupati Mandailing Natal untuk segera turun tangan, menegur keras bawahannya, dan menunjukkan bahwa kepemimpinannya tidak diam terhadap penghinaan seperti ini. Bila tidak, maka diamnya bupati akan tercatat sebagai bentuk pembiaran terhadap runtuhnya rasa nasionalisme di pemerintahan yang ia pimpin sendiri.
(Magrifatulloh)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar