ACEH TIMUR_Harian-RI.com
Polemik hilangnya foto Wakil Bupati Aceh Timur dalam spanduk resmi peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025 terus menuai sorotan publik.
Bendahara Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Aceh Timur yang juga Ketua Publikasi Mualem Center Aceh Timur, Rahmad, mendesak Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur untuk mencopot Plt Kepala Badan Dayah, Saiful Nahar, karena dinilai lalai dan tidak profesional dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Menurut Rahmad, kejadian ini tidak lazim dan bukan hal sepele, karena menyangkut etika pemerintahan serta penghormatan terhadap pimpinan daerah. Ia menduga ada oknum yang memiliki sentimen pribadi terhadap Wakil Bupati Aceh Timur, T. Zainal Abidin, sehingga dengan sengaja menghilangkan foto beliau dari spanduk resmi HSN.
> “Ini sudah mencederai marwah pemerintahan daerah. Bagaimanapun, wakil bupati adalah unsur pimpinan yang sah dan harus dihormati dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan. Kami minta Plt Kepala Badan Dayah segera dicopot dan dievaluasi secara tegas,” tegas Rahmad, Rabu (22/10/2025).
Rahmad juga meminta Pemkab Aceh Timur untuk menelusuri lebih jauh apakah insiden itu murni keteledoran atau justru mengandung unsur kesengajaan.
> “Kalau ini murni kelalaian, harus ada sanksi tegas sebagai bentuk tanggung jawab. Tapi kalau terbukti disengaja, itu sudah pelanggaran etika dan harus ditindak lebih keras,” tambahnya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Dayah Aceh Timur, Saiful Nahar, telah menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan seluruh masyarakat atas insiden tersebut.
> “Kami menyadari bahwa hal ini telah menimbulkan kesalahpahaman dan kekecewaan di tengah masyarakat. Dengan penuh kerendahan hati, kami meminta maaf kepada Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, serta seluruh masyarakat atas kekhilafan ini,” ujar Saiful.
Ia menegaskan, hilangnya foto tersebut tidak ada unsur kesengajaan, melainkan murni keteledoran internal panitia dalam proses percetakan spanduk.
> “Kami bertanggung jawab penuh dan akan melakukan evaluasi internal agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” tambahnya.
Meski permintaan maaf telah disampaikan, sejumlah kalangan menilai persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan klarifikasi semata. Publik menuntut adanya langkah konkret dari pimpinan daerah untuk memperbaiki tata kelola kegiatan pemerintahan serta menjaga kehormatan dan keharmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar