Aceh Timur_Harian-RI.com
Aliansi Pers Kawal Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehap Rekon) menggelar rapat koordinasi intensif bersama jajaran pemerintah distrik di Kabupaten Aceh Utara. Langkah ini dilakukan untuk mengawal proses pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor agar berjalan adil, transparan, dan tepat sasaran.
Rapat tersebut bertujuan menyelaraskan kondisi riil di lapangan dengan kebijakan pemerintah, sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam pendataan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Pertemuan dihadiri langsung oleh Ketua Aliansi Pers Kawal Rehap Rekon, Masri, didampingi sejumlah pengurus di antaranya Mukhtar MR dan Muhazir, serta para jurnalis dari berbagai media di Aceh.
Diskusi berlangsung dinamis dengan sorotan utama pada temuan kejanggalan pendataan korban yang diduga kuat dipicu oleh lemahnya koordinasi antarlembaga, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintahan desa.
Korban Bencana Berpotensi Jadi “Korban Kebijakan”
Aliansi Pers menyoroti kondisi memprihatinkan di mana warga terdampak bencana justru terancam menjadi “korban kebijakan” akibat data yang tidak sinkron. Ketimpangan ini dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan dan program pemulihan.
“Kami bersama tim media se-Aceh terus memantau proses pendataan rumah rusak, alokasi anggaran, hingga pemulihan ekonomi masyarakat. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak persoalan yang harus segera dibenahi,” ujar perwakilan Aliansi dalam forum tersebut.
Aliansi Pers Siap Kawal Secara Independen
Sekretaris Jenderal SEKBER sekaligus Anggota Aliansi Pers, Irwan Syahputra atau yang akrab disapa Syech Wan, menegaskan bahwa penanganan pascabencana menyangkut hajat hidup orang banyak dan tidak boleh diwarnai praktik pilih kasih.
“Pendataan harus objektif dan adil. Jangan sampai ada tebang pilih.
Kami mendorong keterlibatan pihak ketiga sebagai pengawas independen. Aliansi Pers siap menjadi penengah antara pemerintah dan masyarakat agar tidak ada korban yang semakin terzalimi oleh sistem,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi agar instruksi Presiden terkait penanganan bencana benar-benar terlaksana sesuai harapan rakyat.
Warga Diminta Aktif Melapor
Menutup pernyataannya, Syech Wan mengimbau masyarakat Aceh Utara untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan ketidakadilan dalam pendataan maupun penyaluran bantuan.
“Jika ada korban banjir bandang dan longsor yang belum terdata atau menemukan kebijakan yang tidak tepat sasaran, segera laporkan kepada kami. Aliansi Pers akan turun langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar