Aceh Timur_Harian-RI.com
Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Aceh Timur, Rahmad, meminta Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, segera menyelesaikan kisruh yang semakin melebar di tengah masyarakat terkait hilangnya data rumah rusak akibat bencana banjir.
Permasalahan ini mencuat setelah ribuan rumah korban banjir disebut-sebut hilang dari daftar penerima bantuan pasca proses verifikasi. Situasi tersebut diperparah dengan adanya keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) yang dinilai semakin mempersulit masyarakat Aceh Timur untuk mendapatkan hak bantuan dana rumah rusak akibat banjir. Hal ini disampaikan Rahmad pada Selasa, 17 Februari 2026.
Rahmad menilai, jika persoalan ini tidak segera ditangani secara terbuka dan bijak, dikhawatirkan akan memicu gejolak di tengah masyarakat bahkan berpotensi menimbulkan aksi demonstrasi besar.
Menurut pantauan di lapangan, Rahmad menyarankan agar Bupati Aceh Timur segera menggelar rapat terbuka dan konferensi pers yang melibatkan pihak BNPB, BPBD, camat, keuchik, tim verifikasi pendataan, unsur mahasiswa, serta wartawan. Langkah tersebut dinilai penting agar kisruh di masyarakat dapat diselesaikan secara baik, transparan, dan kondusif.
Ketua IWOI Aceh Timur juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bersama BNPB dan BPBD harus memberikan penjelasan yang transparan terkait hilangnya ribuan rumah korban banjir dari daftar penerima bantuan setelah proses verifikasi dilakukan.
Salah seorang warga berinisial D mempertanyakan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas pencoretan data tersebut. Apakah tim verifikasi yang melibatkan mahasiswa dan sekitar 30 jurnalis, ataukah ada intervensi pihak lain setelah proses pendataan selesai?
“Jangan sampai pemerintah justru menyalahkan tim verifikasi sebagai ‘biang kerok’ atas hilangnya data ribuan rumah, sementara publik tidak mendapatkan penjelasan yang terbuka dan berbasis fakta. Ini adalah persoalan kemanusiaan,” ujarnya.
Korban banjir, lanjutnya, telah kehilangan harta benda, tempat tinggal, dan sumber penghidupan. Sangat tidak pantas apabila penanganan data justru terkesan tidak serius atau berubah-ubah.
Jika memang terjadi kesalahan dalam proses verifikasi, masyarakat meminta pemerintah menjelaskan secara rinci:
Apakah data awal yang keliru?
Apakah terdapat perubahan indikator penilaian?
Siapa yang mengeluarkan keputusan akhir pencoretan?
Apakah ada audit independen terhadap proses tersebut?
Pemerintah diharapkan berpegang pada data awal yang valid serta melakukan koreksi secara terbuka, bukan menimbulkan kesan saling lempar tanggung jawab.
Rahmad juga mengingatkan agar tidak muncul dugaan adanya oknum tertentu yang bermain dalam proses pencoretan data korban banjir. Menurutnya, bencana bukanlah ruang untuk kepentingan atau permainan data, melainkan menyangkut hak masyarakat Aceh Timur yang terdampak langsung.
IWOI Aceh Timur mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, BNPB, dan BPBD untuk:
Membuka secara transparan daftar penerima sebelum dan sesudah verifikasi.
Menjelaskan dasar hukum dan indikator pencoretan data.
Melibatkan pengawasan independen guna menghindari kecurigaan publik.
Memastikan tidak ada korban yang berhak justru kehilangan haknya.
“Masyarakat hanya ingin kejelasan dan keadilan. Jangan sampai korban bencana kembali menjadi korban kebijakan yang tidak transparan,” tutupnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar