Aceh Timur_Harian-RI.com
Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia, Rahmad Suhendro, melontarkan kritik keras terkait polemik pendataan bantuan rumah rusak pascabanjir di Kabupaten Aceh Timur. Ia menduga adanya kekeliruan kebijakan dan komunikasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang berujung pada kegaduhan di tengah masyarakat.
Rahmad menilai tim relawan verifikasi data rumah rusak ringan dan sedang terkesan dijadikan pihak yang dipersalahkan atas banyaknya rumah yang tidak masuk kategori penerima bantuan.
“Yang harus diketahui, kondisi masyarakat Aceh Timur pascabencana benar-benar sulit. Jangan sampai ada pihak yang mempermainkan situasi dengan dalih aturan yang justru mempersulit masyarakat,” tegas Rahmad.
Ia bahkan meminta perhatian langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto, agar mengevaluasi dan menindak oknum-oknum yang dinilai tidak profesional dalam penanganan bantuan rumah rusak.
Menurut Rahmad, polemik ini semakin memanas setelah beredarnya voice note dari salah satu oknum kepala desa di sejumlah grup relawan. Dalam rekaman tersebut, disebutkan adanya kekecewaan sejumlah kepala desa terhadap hasil verifikasi lapangan.
Beberapa kepala desa mempertanyakan ketidaksesuaian antara data yang mereka usulkan melalui BNBA (By Name By Address) desa dengan hasil uji publik. Ada rumah yang menurut desa masuk kategori rusak berat bahkan hilang, namun dalam hasil akhir justru tercatat sebagai rusak ringan.
“Setidaknya harus ada sinkronisasi antara data BNBA desa dengan hasil verifikasi. Kami tidak ingin kepala desa disalahkan masyarakat karena perbedaan data,” ujar salah satu kepala desa sebagaimana disampaikan dalam pertemuan dengan pihak pemerintah daerah.
Tim Verifikasi Bantah Tudingan
Sementara itu, mewakili tim relawan verifikasi, Rahmat menjelaskan bahwa sebelum turun ke lapangan, pihak BNPB telah menggelar bimbingan teknis (bimtek) di Pendopo Bupati Aceh Timur pada 19 Januari 2026.
Dalam bimtek tersebut, kata Rahmat, disampaikan bahwa rumah rusak berat dan hilang tidak perlu didata ulang karena telah memiliki data sebelumnya. Tim diminta fokus pada kategori rusak ringan dan sedang, dengan parameter nilai kerusakan tertentu.
“Kami turun ke lapangan sejak 21 Januari 2026 dengan alat ukur. Walaupun sebagian rumah sudah diperbaiki karena dua bulan pascabanjir, kami tetap berusaha mencari sisa kerusakan untuk dinilai,” jelasnya.
Namun, menurut Rahmat, muncul perubahan atau penegasan ulang terkait ambang batas nilai kategori rusak ringan, yang disebut harus minimal bernilai 20. Hal ini, menurutnya, membuat banyak rumah tidak masuk kategori penerima bantuan.
Ia menilai situasi tersebut berpotensi menimbulkan kesan seolah-olah tim verifikasi yang menjadi penyebab banyaknya rumah tidak terakomodir.
“Kami datang membantu masyarakat, bukan untuk memperkeruh keadaan. Kalau memang ada kebijakan yang berubah, harusnya dijelaskan secara terbuka agar tidak terjadi salah paham,” ujarnya dengan nada kecewa.
Rahmat juga menyatakan bahwa jika polemik ini tidak segera mendapat kejelasan, pihaknya bersama mahasiswa berencana menggelar aksi sebagai bentuk aspirasi.
Menunggu Klarifikasi Resmi
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lanjutan dari pihak BNPB maupun Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terkait tudingan tersebut. Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi guna mendapatkan penjelasan yang berimbang.
Masyarakat Aceh Timur berharap persoalan pendataan bantuan rumah rusak ini dapat diselesaikan secara transparan, profesional, dan tidak menimbulkan perpecahan di tengah situasi pemulihan pascabencana yang masih berlangsung.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar