ACEH_Harian-RI.com
Laskar Hukum Indonesia (LHI) melalui Agussalim Anzib, Bidang Intelijen dan Investigasi, menyampaikan keprihatinan serius terhadap persoalan pemberantasan korupsi, pengawasan penggunaan anggaran negara, dan penegakan hukum di Provinsi Aceh.
Agussalim Anzib menegaskan bahwa korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat apabila dilakukan oleh pejabat yang menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau kelompok tertentu. Praktik tersebut, apabila terbukti secara hukum, bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menghambat pembangunan, memperlemah pelayanan publik, dan memperbesar beban kehidupan masyarakat.
Menurut Agussalim, jabatan publik bukanlah hak istimewa untuk memperoleh keuntungan pribadi. Jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, negara, dan hukum.
“Jangan sampai rakyat terus menjadi pihak yang menanggung akibat dari kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan umum. Ketika anggaran pembangunan disalahgunakan, ketika pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan ketika dugaan penyimpangan tidak ditangani secara serius, maka rakyatlah yang berpotensi menjadi korban,” tegas Agussalim dalam pernyataan sikapnya.
Hukum Tidak Boleh Tumpul terhadap Pejabat
LHI menilai bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum harus dijaga melalui tindakan yang nyata, transparan, profesional, dan tidak diskriminatif.
Aparat penegak hukum diharapkan mampu menjalankan tugas secara independen, tanpa tunduk kepada tekanan politik, hubungan kekuasaan, kepentingan ekonomi, maupun kedekatan pribadi dengan pihak yang sedang diperiksa.
Agussalim menekankan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi seluruh warga negara, baik masyarakat biasa, pengusaha, pejabat daerah, maupun pihak yang memiliki pengaruh politik.
“Jangan sampai masyarakat kecil menghadapi proses hukum dengan cepat, sementara perkara yang melibatkan orang berkuasa justru terkesan berjalan lambat. Jika terdapat laporan dan bukti awal yang cukup mengenai dugaan tindak pidana korupsi, maka laporan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum. Jangan ada perlakuan istimewa karena jabatan atau kekuatan kelompok,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kritik terhadap penegakan hukum tidak boleh dimaknai sebagai serangan terhadap seluruh institusi penegak hukum. Kritik tersebut merupakan bagian dari pengawasan publik agar institusi negara tetap menjalankan tugas sesuai aturan dan memperoleh kepercayaan masyarakat.
Aceh Membutuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih
Menurut LHI, Aceh memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap anggaran pembangunan dan program pelayanan masyarakat dikelola secara terbuka, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengelolaan anggaran daerah, pelaksanaan proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, penyaluran bantuan sosial, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu mendapat pengawasan yang memadai.
Agussalim menilai bahwa masyarakat harus memperoleh manfaat nyata dari setiap program yang dibiayai melalui anggaran negara maupun anggaran daerah. Pembangunan tidak boleh hanya terlihat dalam laporan administrasi atau angka penyerapan anggaran, tetapi harus memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Rakyat membutuhkan jalan yang layak, pelayanan kesehatan yang baik, pendidikan yang berkualitas, kesempatan kerja, dan bantuan yang tepat sasaran. Setiap rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai masyarakat masih menghadapi kesulitan ekonomi sementara terdapat dugaan penyimpangan anggaran yang tidak diusut secara tuntas,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah memperkuat sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, evaluasi proyek, dan pelibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan.
Pernyataan tentang Aceh sebagai Daerah Terindikasi Korupsi Harus Berbasis Data
Menanggapi kekhawatiran mengenai persoalan korupsi di Aceh, LHI meminta seluruh pihak agar tidak menutup mata terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran dan kewenangan. Namun, penilaian bahwa Aceh merupakan provinsi paling korup di Indonesia harus didukung oleh data resmi, indikator yang jelas, serta periode perbandingan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Banyaknya laporan, jumlah perkara, nilai kerugian negara, jumlah tersangka, dan hasil putusan pengadilan merupakan indikator yang berbeda. Oleh karena itu, penilaian terhadap tingkat korupsi suatu daerah tidak seharusnya hanya didasarkan pada opini atau satu kasus tertentu.
Agussalim menegaskan bahwa tuntutan pemberantasan korupsi harus disertai keberanian untuk membuka informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendorong penindakan terhadap setiap dugaan pelanggaran berdasarkan bukti.
“Jika ada dugaan korupsi, periksa dan ungkap berdasarkan fakta. Jika ditemukan bukti yang cukup, proses sesuai hukum. Jangan melindungi siapa pun, tetapi jangan pula menghukum seseorang hanya berdasarkan tuduhan. Keadilan harus berjalan bersama keberanian dan kebenaran,” katanya.
LHI Mendorong Pengawasan terhadap Proyek dan Anggaran Publik
Sebagai bagian dari komitmen pengawasan masyarakat, LHI mendorong lembaga berwenang untuk memperhatikan sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik, antara lain:
1. Proyek pembangunan infrastruktur, termasuk kesesuaian pekerjaan dengan kontrak, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, dan nilai pembayaran.
2. Pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk transparansi proses tender, potensi konflik kepentingan, dan kesesuaian harga dengan ketentuan.
3. Penyaluran bantuan sosial dan bantuan ekonomi, agar penerima sesuai kriteria serta tidak terjadi pemotongan atau penyalahgunaan.
4. Pengelolaan aset negara dan daerah, agar aset publik tercatat, digunakan sesuai peruntukan, dan tidak dikuasai secara melawan hukum.
5. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, agar hasilnya dapat diperiksa dan manfaatnya benar-benar diterima masyarakat.
LHI menegaskan bahwa pengawasan tersebut harus dilakukan dengan menghormati kewenangan lembaga pemeriksa, aparat penegak hukum, dan instansi terkait. Setiap informasi mengenai dugaan penyimpangan harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum dipublikasikan sebagai suatu fakta.
Aparat Penegak Hukum Diminta Bertindak Profesional dan Transparan
Agussalim Anzib meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan masyarakat secara objektif, memberikan kepastian mengenai proses penanganan perkara sesuai ketentuan yang berlaku, serta menyampaikan informasi publik tanpa mengganggu proses penyidikan.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara lembaga pengawasan internal pemerintah, auditor yang berwenang, kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui pernyataan atau seremonial. Diperlukan pengawasan berkelanjutan, pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, penindakan terhadap pelanggaran yang terbukti, dan perbaikan sistem agar penyimpangan tidak terus berulang.
LHI juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan dengan mengumpulkan dokumen yang sah, mencatat fakta di lapangan, serta menyampaikan laporan melalui saluran resmi. Masyarakat diharapkan menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, fitnah, intimidasi, atau tindakan main hakim sendiri.
Kritik Keras terhadap Korupsi Bukan Gerakan Melawan Negara
Dalam pernyataannya, Agussalim menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat yang diduga menyalahgunakan kewenangan tidak boleh disamakan dengan tindakan separatisme atau permusuhan terhadap negara.
Menurutnya, perjuangan melawan korupsi merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, menjaga uang rakyat, dan memastikan hukum dijalankan sesuai konstitusi serta peraturan perundang-undangan.
Pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Sebaliknya, setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran juga tetap berhak memperoleh proses hukum yang adil.
“Jangan gunakan kekuasaan untuk membungkam kritik masyarakat. Rakyat memiliki hak untuk mengawasi pemerintahan dan menyampaikan pendapat sesuai hukum. Yang harus kita lawan adalah korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan segala tindakan yang merugikan kepentingan umum,” tegasnya.
Seruan untuk Masa Depan Aceh yang Lebih Adil
LHI berharap seluruh unsur pemerintahan, aparat penegak hukum, lembaga pengawasan, tokoh masyarakat, dan elemen sipil dapat membangun komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Aceh membutuhkan kepemimpinan yang bertanggung jawab, birokrasi yang transparan, dan sistem pengawasan yang mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat juga membutuhkan kepastian bahwa setiap laporan dugaan korupsi akan ditangani berdasarkan hukum dan bukti, bukan berdasarkan kedekatan atau kepentingan tertentu.
Agussalim menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa perjuangan menegakkan keadilan harus dilakukan secara konsisten, berani, dan bertanggung jawab.
“Rakyat Aceh tidak boleh terus menjadi korban apabila ada pihak yang menyalahgunakan amanah. Uang negara adalah uang rakyat, jabatan adalah amanah, dan hukum harus berlaku bagi siapa pun. Kami meminta penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tidak tebang pilih. Jangan biarkan kepentingan pribadi atau kelompok mengalahkan kepentingan masyarakat luas.”
Laskar Hukum Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong pengawasan publik, memperjuangkan transparansi, dan mendukung pemberantasan korupsi melalui mekanisme yang sah serta berdasarkan fakta dan bukti.
Agussalim Anzib
Laskar Hukum Indonesia (LHI)
Bidang Intelijen dan Investigasi
Catatan redaksi: Rilis ini merupakan pernyataan sikap dan kritik terhadap persoalan tata kelola pemerintahan. Pernyataan mengenai dugaan tindak pidana harus didukung bukti dan dikonfirmasi kepada pihak terkait sebelum dipublikasikan sebagai fakta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar