FABB GERUDUK KEJATI DAN POLDA BENGKULU, SOROT LAMBANNYA PENGUSUTAN DUGAAN KORUPSI KEBUN KAS DESA TANJUNG SARI
  • Jelajahi

    Best Viral Premium Blogger Templates

    Kode IT


    terkini

    FABB GERUDUK KEJATI DAN POLDA BENGKULU, SOROT LAMBANNYA PENGUSUTAN DUGAAN KORUPSI KEBUN KAS DESA TANJUNG SARI

    Dimas ( Redaksi )
    17 November 2026, 11/17/2026 11:08:00 AM WIB Last Updated 2026-11-17T04:08:56Z

     



    BENGKULU_Harian-RI.com

    Suara lantang orator Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) menggema di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu dan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu, Senin (16/11/2026).


    Dalam aksi yang berlangsung pada waktu berbeda tersebut, FABB menyuarakan kritik terhadap penegakan hukum di Provinsi Bengkulu, khususnya sejumlah perkara yang dinilai belum mendapatkan kepastian penyelesaian.


    Salah satu persoalan yang menjadi sorotan utama adalah penanganan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan kebun kas Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara.


    Kasus tersebut berkaitan dengan pengelolaan kebun kelapa sawit milik desa seluas kurang lebih 13,8 hektare. Berdasarkan informasi dan laporan warga yang disampaikan kepada aparat penegak hukum, hasil pengelolaan kebun tersebut diduga selama kurang lebih 15 tahun tidak pernah dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).


    Perkara ini diketahui telah ditangani oleh Polres Bengkulu Utara selama lebih dari satu tahun delapan bulan. Namun, hingga aksi FABB digelar, masyarakat masih mempertanyakan perkembangan dan kepastian penanganan perkara tersebut.


    Bahkan, menurut informasi yang disampaikan FABB, proses audit investigatif yang telah diajukan kepada Inspektorat Daerah lebih dari tujuh bulan lalu juga belum memberikan kejelasan yang dapat diketahui masyarakat.


    Lamanya proses tersebut memunculkan tanda tanya besar di kalangan aktivis. Mereka mempertanyakan apakah proses audit memang membutuhkan waktu sepanjang itu atau terdapat kendala lain yang menyebabkan penanganan perkara belum menunjukkan perkembangan signifikan.


    Dalam orasinya, Ishak Burmansyah selaku orator FABB menyampaikan bahwa kondisi tersebut telah menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.


    Menurutnya, lambannya penanganan perkara berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap aparat penegak hukum. Bahkan, muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa perkara tersebut seolah-olah mendapatkan perlindungan dari pihak tertentu.


    "Jangan sampai masyarakat menilai ada pihak yang membekingi perkara ini. Jangan pula sampai muncul kesan bahwa penanganan kasus sengaja dibiarkan berlarut-larut hingga masyarakat bosan dan akhirnya melupakan persoalan tersebut," tegas Ishak dalam orasinya.


    Ishak juga meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar memberikan perhatian khusus terhadap penanganan perkara dugaan korupsi kebun kas Desa Tanjung Sari.


    Ia mendesak agar Mabes Polri membentuk tim khusus untuk turun langsung melakukan evaluasi terhadap proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan Polres Bengkulu Utara.


    Menurut FABB, perlu ada penjelasan terbuka mengenai sejauh mana perkembangan perkara tersebut, termasuk kendala yang dihadapi penyidik sehingga penanganannya belum memberikan kepastian hukum.


    "Kalau memang sudah ada bukti dan data yang diserahkan masyarakat kepada penyidik, mengapa sampai sekarang belum ada kejelasan? Kami meminta agar persoalan ini dievaluasi. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian semakin menurun," lanjutnya.


    Lebih lanjut, Ishak menilai lambannya penanganan perkara tersebut perlu menjadi perhatian serius, terlebih di tengah upaya pembenahan citra dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.


    Menurutnya, semangat reformasi dan penegakan hukum harus diwujudkan melalui tindakan nyata hingga ke tingkat kepolisian daerah maupun resor.


    Ia menilai jangan sampai program dan komitmen pimpinan Polri dalam mempercepat penegakan hukum tidak berjalan selaras dengan praktik penanganan perkara di tingkat kewilayahan.


    FABB juga mempertanyakan mengapa perkara dugaan korupsi yang telah menjadi perhatian masyarakat selama 18 bulan tersebut belum memberikan kepastian mengenai pihak yang harus bertanggung jawab.


    "Di tingkat pusat, kita melihat komitmen penegakan hukum terus digaungkan. Bahkan, pejabat sekalipun dapat diproses hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran. Namun, mengapa persoalan kebun kas desa di Tanjung Sari yang sudah lama disorot masyarakat justru belum menemukan titik terang?" ujar Ishak.


    Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak meminta aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa bukti. Akan tetapi, masyarakat berhak mendapatkan kepastian mengenai perkembangan proses hukum dan transparansi penanganan perkara.


    Dalam orasinya, Ishak juga menyampaikan kekecewaan terhadap lambannya penanganan perkara tersebut.


    Menurutnya, aparat penegak hukum seharusnya mampu memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat mengenai perkembangan kasus, terlebih apabila warga telah memberikan dokumen dan informasi untuk membantu proses pengusutan.


    "Sebagai aparat penegak hukum, sudah seharusnya persoalan seperti ini menjadi perhatian serius. Jangan sampai penanganan dugaan korupsi berjalan seperti siput. Masyarakat sudah cukup lama menunggu kepastian," ungkapnya.


    FABB menegaskan bahwa aksi penyampaian aspirasi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum.


    Mereka meminta agar Polres Bengkulu Utara segera memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan dugaan korupsi pengelolaan kebun kas Desa Tanjung Sari.


    Selain itu, FABB juga meminta Inspektorat Daerah memberikan kejelasan terkait proses audit investigatif yang telah diajukan penyidik.


    Bagi FABB, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut pengelolaan kebun kelapa sawit milik desa, melainkan menyangkut transparansi pengelolaan aset desa dan pertanggungjawaban keuangan yang seharusnya dapat diketahui masyarakat.


    FABB berharap aparat penegak hukum tidak membiarkan persoalan ini terus berlarut-larut. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji bahwa perkara sedang diproses.


    Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polres Bengkulu Utara dan Inspektorat Daerah belum memberikan keterangan resmi terkait substansi kritik yang disampaikan FABB dalam aksi tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.


    (Ali)

    Komentar
    Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
    • FABB GERUDUK KEJATI DAN POLDA BENGKULU, SOROT LAMBANNYA PENGUSUTAN DUGAAN KORUPSI KEBUN KAS DESA TANJUNG SARI

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Terkini

    Topik Populer