![]() |
GPHM-SU Minta Penegakan Hukum Transparan, Klaim SHM di Kawasan Hutan Register 40 Juga Diminta Diverifikasi |
PADANG LAWAS UTARA_Harian-RI.com
Gerakan Pemerhati Hak Masyarakat Sumatera Utara (GPHM-SU) mendesak Kepolisian Resor (Polres) Padang Lawas Utara (Paluta) agar menangani secara profesional, objektif, dan terbuka dugaan pendudukan kembali lahan negara yang dikelola PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).
Melalui perwakilannya, Welvindra, GPHM-SU menyatakan akan menempuh jalur hukum terkait dugaan kembali dikuasainya areal sekitar 48.000 hektare, termasuk kawasan Bukit Harapan 1 eks Torganda, oleh sejumlah pihak yang mengatasnamakan masyarakat Kecamatan Ujung Batu.
GPHM-SU menilai dugaan tersebut perlu mendapat perhatian serius aparat penegak hukum, terlebih apabila sebelumnya telah terdapat perintah Kapolres agar tidak terjadi pendudukan kembali di kawasan tersebut.
Menurut Welvindra, kepolisian perlu memastikan apakah terdapat pelanggaran terhadap perintah tersebut dengan memeriksa kronologi kejadian, pihak-pihak yang terlibat, serta bukti pendukung dari masing-masing pihak.
“Kami meminta Polres Paluta menjelaskan langkah yang sudah dilakukan. Dugaan pendudukan kembali harus diperiksa berdasarkan isi perintah Kapolres, kronologi, dan bukti dari para pihak,” ujar Welvindra.
Ia menegaskan, proses penanganan persoalan tersebut harus dilakukan secara profesional dan transparan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
GPHM-SU juga mendorong agar seluruh dokumen dan informasi pendukung disampaikan kepada aparat penegak hukum sehingga fakta hukum, status penguasaan lahan, serta dasar setiap klaim kepemilikan dapat ditelusuri secara objektif.
Soroti Klaim SHM di Kawasan Hutan Register 40
Selain dugaan pendudukan kembali lahan, GPHM-SU turut meminta aparat terkait melakukan pemeriksaan terhadap klaim kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan hutan produksi Register 40.
Welvindra menyebutkan, berdasarkan informasi yang diterima organisasinya, BPN Tapanuli Selatan pernah memberikan keterangan dalam persidangan perkara DL Sitorus terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006.
Dalam keterangan yang dirujuk tersebut, mekanisme dan prosedur penerbitan SHM di atas kawasan hutan dinilai tidak benar.
Namun demikian, GPHM-SU meminta agar informasi tersebut tidak berhenti sebatas pernyataan, melainkan diverifikasi melalui dokumen persidangan, keputusan resmi, serta data administrasi pertanahan yang berkaitan dengan kawasan tersebut.
“Keterangan BPN dan informasi tentang pembatalan SHM perlu diverifikasi melalui dokumen persidangan dan keputusan resmi. Dasar penerbitan sertifikat serta klaim kepemilikan setiap pihak harus ditelusuri,” tutup Welvindra.
GPHM-SU berharap Polres Padang Lawas Utara dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penanganan persoalan tersebut agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Penegakan hukum yang objektif, menurut GPHM-SU, menjadi penting untuk memastikan kepastian hukum atas pengelolaan lahan negara sekaligus mencegah munculnya kembali konflik penguasaan lahan di wilayah tersebut.
( Pitri NST )



Tidak ada komentar:
Posting Komentar