BANDA ACEH_Harian-RI.com
Ketua Umum Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA), Subki Mohammad Bintang, secara khusus menuntut Pemerintah Republik Indonesia untuk segera menunaikan janji dan kesanggupan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor yang melanda Aceh dan Sumatera, khususnya pemulihan infrastruktur strategis di seluruh wilayah Aceh.
Dalam pernyataan resminya, beliau menyampaikan:
"Bencana dahsyat yang melanda belum ditetapkan sebagai Bencana Nasional, namun kerusakan yang ditimbulkan nyata dan melumpuhkan kehidupan di seluruh penjuru Aceh. Kami meminta janji kesanggupan Bapak Presiden segera diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama di sektor yang paling krusial dan menyangkut hajat hidup ratusan ribu keluarga di Aceh."
PBA menyoroti secara spesifik kerusakan yang meluas di 18 Kabupaten/Kota di Aceh:
Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Kerusakan parah terjadi di jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, serta jembatan penghubung antar-kecamatan di seluruh 18 kabupaten/kota Aceh. Banyak ruas jalan yang hanyut, longsor, dan tertutup lumpur tebal, sementara jembatan penyeberangan putus atau terancam runtuh. Kondisi ini membuat masyarakat terisolasi, akses pelayanan kesehatan terhambat, dan biaya logistik melonjak tinggi.
Lahan Pertanian yang Rusak Parah
Puluhan ribu hektar lahan pertanian di Aceh mengalami kerusakan berat: tertimbun lumpur, tertutup material longsor, tergerus aliran air banjir, serta saluran irigasi yang hancur. Petani kehilangan lahan tanam dan sarana produksi, yang mengancam ketahanan pangan daerah dan menghilangkan sumber mata pencaharian utama masyarakat pedesaan.
Beberapa hal yang ditekankan PBA:
Pemulihan jalan dan jembatan harus menjadi prioritas utama di seluruh 18 kabupaten/kota Aceh — urat nadi kehidupan masyarakat tidak boleh terputus lebih lama lagi
Penanganan lahan pertanian rusak memerlukan program khusus: pembersihan lahan, rehabilitasi sistem irigasi, serta bantuan benih dan sarana produksi bagi petani yang terdampak
Ketidakpastian status bencana bukan alasan penundaan — tanggung jawab negara tetap berlaku bagi seluruh rakyat di manapun mereka berada- Anggaran harus dialokasikan secara memadai dan transparan — masyarakat berhak mengetahui rincian rencana pemulihan, jadwal pelaksanaan, serta pihak yang bertanggung jawab di setiap kabupaten/kota
"Rakyat Aceh tidak hanya membutuhkan janji, tetapi jalan yang dapat dilalui, jembatan yang kokoh, dan lahan yang dapat kembali ditanami. Pemerintah Pusat hadirlah di tengah kami, tunaikanlah janji itu, karena penderitaan saudara-saudara kami di 18 kabupaten/kota Aceh ini tidak boleh berlarut-larut tanpa solusi yang nyata," tegas Subki Mohammad Bintang.
PBA berharap Pemerintah Republik segera menyusun peta jalan pemulihan yang jelas, terukur, dan mencakup seluruh kabupaten/kota terdampak, sehingga rakyat Aceh dapat segera bangkit kembali dari musibah ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar