PIDIE_Harian-RI.com
Proyek pemeliharaan berkala ruas Jalan Sigli–Kembang Tanjong–Teupin Raya, Kabupaten Pidie, yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, menjadi salah satu pekerjaan infrastruktur yang patut mendapat perhatian publik.
Berdasarkan dokumen kegiatan PUPR Aceh Tahun 2025, paket pekerjaan tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp6,39 miliar dengan metode pengadaan melalui E-Purchasing.
Sementara itu, laporan magang mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe yang membahas proyek tersebut mencantumkan nilai kontrak sebesar Rp5.533.201.400 dengan nomor kontrak 01-AC/PEMEL/PUPR/APBA/2025, ucap Julianta Sembiring SH MH (Senin, 9 November 2026).
Dalam laporan tersebut, pelaksanaan pekerjaan dipercayakan kepada PT Putra Muda Mandiri Group dengan waktu pengerjaan selama 150 hari kalender, terhitung sejak 28 Mei hingga 24 Oktober 2025.
Proyek ini menjadi perhatian karena terdapat perbedaan informasi mengenai klasifikasi sumber anggarannya. Dokumen kegiatan PUPR Aceh mencantumkan sumber dana APBD 2025, sedangkan laporan magang menyebut proyek bersumber dari APBA-Otsus Aceh.
Perbedaan tersebut perlu diklarifikasi agar masyarakat memperoleh informasi yang tepat mengenai penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), apabila memang menjadi sumber pembiayaan paket pekerjaan tersebut.
Publik juga berhak mengetahui bagaimana pelaksanaan pekerjaan di lapangan, apakah seluruh volume pekerjaan telah sesuai kontrak, bagaimana kualitas konstruksi yang dihasilkan, serta apakah hasil pekerjaan telah memenuhi spesifikasi teknis.
MINTA PUPR ACEH BUKA INFORMASI
Untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran, Dinas PUPR Aceh perlu memberikan penjelasan mengenai:
Kepastian sumber dana proyek, apakah berasal dari DOKA atau sumber APBD lainnya.
Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis pekerjaan.
Identitas pejabat pembuat komitmen (PPK) dan konsultan pengawas.
Realisasi volume pekerjaan dibandingkan dengan kontrak.
Hasil pemeriksaan kualitas pekerjaan dan berita acara serah terima.
Realisasi pembayaran kepada pihak kontraktor.
Transparansi tersebut penting agar penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan dan hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pidie.
Hingga informasi ini disusun, kepastian klasifikasi sumber dana serta hasil pemeriksaan fisik pekerjaan masih memerlukan konfirmasi resmi dari Dinas PUPR Aceh.
Harian-RI.com
Mengawal transparansi dan akuntabilitas pembangunan Aceh.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar