BANDA ACEH_Harian-RI.com
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh hingga 2 November 2026 tercatat baru mencapai Rp339 miliar lebih atau 76,99 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) 2026 sebesar Rp440,35 miliar.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh masih harus mengejar sekitar Rp101 miliar dalam sisa waktu tahun anggaran 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banda Aceh, Jalaluddin, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola pendapatan daerah agar mengoptimalkan potensi penerimaan hingga akhir tahun.
Permintaan itu disampaikan dalam rapat evaluasi PAD bersama jajaran OPD pengelola pendapatan pada Jumat (6/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Jalaluddin meminta setiap kepala OPD menyampaikan proyeksi penerimaan hingga 31 Desember 2026, sekaligus menyiapkan langkah strategis dan upaya konkret untuk mempercepat pencapaian target.
PAJAK DAERAH MASIH MENJADI PENYUMBANG TERBESAR
Berdasarkan data realisasi hingga minggu ke-44, penerimaan PAD Banda Aceh berasal dari empat komponen utama.
Pajak daerah menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp172 miliar lebih atau 79,05 persen dari target Rp218 miliar lebih.
Sementara itu, retribusi daerah baru mencapai Rp18 miliar lebih atau 70,83 persen dari target Rp26 miliar lebih.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencatat realisasi Rp11 miliar lebih atau 90,37 persen dari target Rp12 miliar lebih.
Adapun sektor lain-lain PAD yang sah mencapai Rp135 miliar lebih atau 74,49 persen dari target Rp182 miliar lebih.
EVALUASI DAN PENGAWASAN OPD DIPERLUKAN
Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah komponen pendapatan yang belum memenuhi target tahunan.
Karena itu, optimalisasi PAD tidak cukup hanya dilakukan melalui rapat evaluasi, tetapi juga membutuhkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan, pendataan potensi pendapatan, serta transparansi pengelolaan penerimaan daerah.
Publik juga berkepentingan mengetahui sejauh mana strategi masing-masing OPD dalam mengejar kekurangan target tersebut, khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah.
Jalaluddin menegaskan bahwa percepatan penerimaan PAD membutuhkan komitmen dan tanggung jawab seluruh perangkat daerah sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Evaluasi berkala, menurutnya, akan terus dilakukan untuk mengidentifikasi potensi pendapatan, mengatasi kendala pemungutan, dan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah.
Optimalisasi PAD diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Harian-RI.com akan terus memantau perkembangan realisasi PAD Kota Banda Aceh hingga penutupan tahun anggaran 2026, termasuk langkah konkret setiap OPD dalam memenuhi target pendapatan daerah.
Sumber informasi: Cakra Dunia, 6 November 2026; Buana News, 6 November 2026.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar