Publik : Ada Titipan, Pesanan, Ada Instrumen Hukum Yang Baik Jadi Jahat dan yang Jahat Jadi Baik, Dipaksa Kondisi Hari ini, Surat Bertindih Tindih, Mala Praktek Administrasi Terjadi

Bengkalis,Mandau,Riau_Harian-RI.com - Sepanjang kelelahan dalam ingatan serta sepengetahuan Mhd ni selaku yang mengikat perjanjian tertulis dalam kurun waktu 17 thn dari thn 2008 mengikat hubungan hukum dihadapan pihak pihak ,

Yang dilihat, dirasakan dan didengar warga kedua pihak yang diikat dan mengikat 130 hectare dahulu di desa petani kecamatan Mandau ,Duri dan saat ini di wilayah kelurahan pematang pudu kecamatan Mandau

Yang anehnya muncul kata dalam surat pernyataan tidak sengketa 

Aneh, seolah ada sebutan itu hasil dari keterangan pihak pengadilan

Dan lucunya hanya muncul dari pihak penjual timbul atau konsep surat dari pihak kecamatan 

Pikiran inibterkait muncul nya galaunya masyarakat dimana mana, termasuk hak ulayat ,tandas bp Mhd ni baru baru ini,pd awak media 26/9/23 yang menyebutkan pihak bathin sudah jumpa dan sepakat bahwa pekerjaan bp Sinaga ke perbatas,bp A Tp bolon dilanjutkan

Namun untuk Bp K Tp bolon dengan beda versi ,sesuai surat bp Mhd ni ke pihak polsek Mandau untuk diberhentikan dalam pekerja dan mengerjakan 130 hectar ,diduga kuat surat bertindih tindih tanpa pemberitahuan ke publik,bujarnya lagi oleh warga yang enggan disebutkan identitasnya

Bp Bathin Mhd ni telah jumpa dan bersepakat 25/9/23 ,lanjutnya lagi

Mala praktek Administrasi itu rentan dan ditambah instrumen hukumnya titip dan pesanan yang baik jadi jahat yang jahat jadi baik, dipaksa zaman gilagilaan ini, di akhir zaman ini tidak etik, moralitas di pengaruhi uang

Nampak dalam gambar

Hingga berita ini dikirimkan meja redaksi ,bp sinaga melanjutkan kegiatannya membuat batas beco ke Tp bolon kandis, namun buat tp bolon duri masih dalam tahap penelitian asal usul pembelian ganti rugi ke penjual lahan 130 hectare,untuk diindahkan surat peringatan dari Bp Mhd ni guna kepentingan nya, bahkan tidak menghalang halangi nya jika diperlukan hukum

Mari kita ikuti perkembangan sengketa pikiran dalam surat yang dikuasai sepihak yang masih tanda tanya thn ganti rugi 2022 lalu tanpa pemberitahuan.

[HR-RI_Horas Situmorang]