Medan_Harian-RI.com
EMAS DI SANGKA API, API DISANGKA EMAS !!!
MEREKA MEREKA ITU,MERASA SUCI,MERASA BENAR DAN MERASA BERSIH !!!
PUTUSAN KOMISI INFORMASI PULIK SUMUT, MENGANULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN TIM PKN RI PUSAT (PATAR SIHOTANG,SH,MH DAN HIAWA,PARLINDUNGAN MARBUN )
MELAWAN PEMERINTAH DESA,DESA AEK NAULI KECAMATAN MEDANG DERAS DAN DESA TANJUNG SERI KECAMATAN LAUT TADOR BATUBARA (MANOMBANG EDUATR SIREGAR DAN RIBUT SUGIARTO )
NO :05 DAN 06 TANGGAL 24'/4/2024
PUBLIK : SEPAKAT KITA MMBRANTAS TINDAK PIDANA PMBRANTASAN KORUPSI !!!
MASYARAKAT NUNGGU PUTUSAN AKHIR EKSEKUSI TUN DAN POLDA SU ???
BIARKAN MENGALIR KEADILAN DAN KEBENARAN ITU ,DI SUATU SAAT PASTI TERUNGKAP ,KISAH PILU BAGI MASYARAKAT ,MELIHAT PIKIRAN KEBOHONGAN PENGUASA PENGUASA,SEHINGGA RAKYAT BELUM LG MENIKMATI KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN ,TUPOKSI DARI NEGARA
FAKIR MISKIN DIMANA MANA ,KETIDAK ADILAN PUN DI KOTAK KATIK
DALAM HIDUP MENJALANI KEHIDUPAN INI,MASIH BANYAK KENALI HUKUM,SADARI HUKUM,DAN JAUHKAN HUKUM
MRRASA SUCI,MERASA BENAR,DAN MERASA BERSIH ,UJAR SALAH SATU WARGA YG TDK DISEBUT BIODATANYA
NGERI NGERI SEDAP BAGI RAKYAT AWAM,BAGI RAKYAT MISKIN ,DAN RAKYAT BODOH
SELALU PENINDASAN DAN PEMBODOHAN ,KEBODOHAN ,TDK ADA PENCERAHAN
UNTUNG TIM PKN RI PIMPINAN KETUA UMUM PATAR SIHOTANG,SH,MH ,KELILING INDONESIA,BAIK KE KPK,KEJAGUNG RI DAN KEPOLISIAN RI ,DEMI TUGAS DAN KEWAJIBAN
PELOPOR PMBANGUNAN AKAL SEHAT BRANTAS KORUPSI DARI APARATUR ASN HINGGA KE PUSAT,APBN,APBD ,TERKAIT ANGGARAN YG TIPU MUSLIHAT ,TIPU DAYA MANUSIA YG NORMAL ,DGN.JUAL BELI HUKUM ,DAN JUAL BELI ANGGARAN,SERING ASN BAWAHAN KORBAN HUKUM,DAN KORBAN POLITIK,TAAT PADA ATASAN,TAKUT AKAN HAK PERSONALITYNYA ,UNGKAP PUBLIK ,MENCERMATI ,SENGKETA ADMINISTRASI ,YG MENGGELAPKAN.ATURAN,HUKUM
INSPEKTORAD DIAM SERIBU BAHASA TINDAKAN ,YG SECARA TEHNIS ADMINISTRASI BENAR NAMUN SECARA TEHNIS HUKUM TDK BETUL ,SEMUA BERBAU AROMA BAU BUSUK KORUP,
DIMANA BPK RI ,DAN PERWAKILAN ??
DEMIKIAN PETIKAN HASIL PUTUSAN MK PROPINSI SUMUT :
Register perkara No 5/KIP-SU/S/II/2024 (Pemantau Keuangan Negara Vs. Kepala desa Aek Nauli)
Register perkara No 6/KIP-SU/S/II/2024 (Pemantau Keuangan Negara Vs. Kepala desa Tanjung Sari)
Pemantau keuangan negara melaksanakan fungsinya sebagai kontrol sosial /pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara oleh badan publik.
Dalam melaksanakan fungsinya, Pemantau keuangan negara meminta informasi publik kepada badan publik yang digunakan sebagai informasi awal dalam melaksanakan fungsinya sebagai kontrol sosial.
Ada pun informasi yang dimohonkan pemohon kepada para kepala desa diatas adalah
1. Laporan perencanaan APBDESA 2018-2022
2. Laporan pelaksanaan APBDes 2018-2022
3. LPJ Penggunaan Dana Desa dan peraturan perubahan penggunaan dana desa tahun 2018-2022
4. LPJ pengelolaan BUMDes tahun 2018-2022
((JALANKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT,LINDUNGI ORG YG TDK BERSALAH DAN TEGAKKAN HUKUM))
BERBUAT BAIK PNTING JUGA,TAPI LBJ PNTING PIKIRAN YG SADAR ,KESADARAN,ITULAH AKHIR UTAMA DARI KATA ALHIRAT,JD PASTI ADA AKHIRAT ,TANDAS MASYARAKAT YG TDK BERSEDIA DISEBUT BIODATANYA
DARI AWAL SUDAH KELIRU DAN DI KELIRU KELIRUKAN SEOLAH GAMBARAN YG BENAR PDHAL SUATU KESIMPULAN YG KELIRU PEMBERITAHUAN INFORMASI DANA DESANYA,SEHINGGA PENGUASA TAKUT MMBERIKAN DATA,DOVUMEN YG BKN RAHASIA NEGARA
JIKA BETUL,LALU KENAPA TAKUT ???
PIHAK KETIGA ITU,SEKOLAH TDK SEKOLAH PUN TDK SEMUA PAHAM DAN MAHIR,BGAIMANA CARA JALAN MASUK DLM SENGKETA PIKIRAN,APAKG TDK BER PIKIR,??
SDM (SUMBER DAYA MANUSIA) ITU D TERTIB ADMINISTRASINYA DI DESA SANGAT RUYAM,RUYAM SEKALI,JUSTRU BANYAK BPK ASUH SEPERTI SEMUT AMBIL GULA MANISNYA,HAKNYA DI PRETELE,DITAKUT TAKUTI ATASAN YG SEOLAH MENGAMBIL HAK BATHILNYA MASYARAKAT
BENAR,DAN BENAR ADMINISTRASI NYA SEGALA YG DI PERSENGKETAKAN TIM PKN RI TERHADAP OKNUM PENGUASA (PEMERINTAH DESA) NAMUN TDK BETUL,DAN TIDAK BETUL SAMA SEKALI,TERSELIP KECURANGAN,UNTUK MENGELABUI PUBLIK,ORG BANYAK ,BHKN MERUGIJAN KEUANGAN DARI ANGGARAN AWAL !!
Saya Mariyus Giawa, selaku Kuasa Pemohon, menyampaikan terimakasih kepada komisioner Komisi Informasi Sumut yang memeriksa dan memutus perkara Aquo, atas putusan yang diberikan terhadap gugatan Pemantau Keuangan Negara. Putusan tersebut tentu memberi soft Terapy bagi badan publik yang tidak beritikad baik memberikan informasi kepada pemohon dan tidak menghargai panggilan sidang yang dilayangkan oleh Komisi Informasi Sumatera Utara.
Atas putusan ini kami PKN akan mengambil langkah hukum selanjutnya untuk mengeksekusi putusan tersebut kepada badan publik yang bersangkutan, salah satunya adalah eksekusi melalui PTUN.
HINGGA BERITA INI DI KIRIM KE MEJA REDAKSI 25/4/24 ,MASYARAKAT SANGAT ANTUSIAS,KARENA SELAMA INI,JARANG TERJADI DAN MMBOSANKAN ,DARI KEPERCAYAAN MASYARAKAT TANPA PENCERAHAN DARI PELOPOR PELOPOR PEMBANGUNAN YG SEJATINYA,DAN TDK SUNGGUHAN TAMBAH PUBLIK ,
SIAPA LAGI MENYUSUL,??
KITA AKUI SUDAH BANYAK SALAH JALAN DAN BANYAK PENGIKUTNYA ,
MENIRU UNGKAPAN BP KEJAGUNG RI ,
SATU ORG PUN MENYATAKAN YG BETUL,DAN BERANI,KITA TEGAK KAN HUKUM,IMBUH MASYARAKAT PD AWAK MEDYA
MEDYA HARIAN RI,JUGA SEBAGAI PENERSATU BANGSA DAN DI CINTA I OLEH RAKYAT !!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar