Jakarta_Harian-RI.com
Bendahara Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), Abdul Azis, menanggapi serius temuan sejumlah pakar terkait dugaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hanya memiliki ijazah Sekolah Dasar (SD). Temuan ini sebelumnya dipublikasikan oleh Dr. Meilanie Buitenzorgy (Dosen IPB), Dr. Roy Suryo (pakar telematika), dan dr. Tifa (aktivis).
Abdul Azis yang juga cucu buyut Yang Dipertuan Besar Sultan Syarif Kasim II, Sultan Siak Sri Indrapura Riau, menyatakan kekecewaannya. Menurutnya, hal ini bertolak belakang dengan pengorbanan leluhurnya yang menyerahkan kedaulatan kerajaan dan menyumbangkan 13 juta Gulden—setara Rp1.000 triliun saat ini—kepada Presiden Soekarno dan Wapres Mohammad Hatta demi kemerdekaan Indonesia.
“Bagaimana Republik Indonesia bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaan kalau untuk menjadi pemimpin saja dilakukan dengan culas melalui pemalsuan identitas diri dan ijazah pendidikan,” tegasnya.
Kekhawatiran PDKN
Abdul Azis menilai, demokrasi pasca-reformasi justru melahirkan pemimpin yang tidak memiliki kapasitas. Ia khawatir apabila Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap, maka nasib 287 juta rakyat dipertaruhkan dengan naiknya Gibran menjadi Presiden.
“Oleh karena itu, PDKN menyerukan agar Presiden Prabowo meminta DPR/MPR segera menggelar Sidang Istimewa MPR untuk memproses pemakzulan Wapres Gibran dan memberlakukan kembali UUD 1945 Asli,” ujarnya.
Jika hal itu tidak dilakukan, lanjutnya, para raja dan sultan nusantara yang tergabung dalam PDKN akan mempertimbangkan untuk menarik kembali mandat politik mereka.
Kritik Terhadap Sistem Pemilu
Menurutnya, pemilu langsung yang digagas era reformasi kini terbukti gagal karena hanya melahirkan pemimpin dari partai politik yang minim kapabilitas, bermental penipu, dan rawan korupsi.
“Terpilihnya Joko Widodo dan putranya Gibran harus menjadi pelajaran agar sistem pemilu langsung dihentikan. Kini, di usia 80 tahun kemerdekaan, Indonesia punya Wapres hanya tamatan SD dengan ijazah palsu. Padahal bangsa ini memiliki ribuan profesor dan doktor,” ucapnya.
Pertanyakan Peran Intelijen dan Aparat
Sebagai mantan perwira TNI, Abdul Azis juga mempertanyakan peran intelijen negara. Baginya, kecolongan munculnya figur Gibran sebagai Wapres adalah penghinaan, apalagi jika dibandingkan dengan Wapres pertama Mohammad Hatta yang merupakan ahli ekonomi lulusan Belanda.
Ia menilai, dugaan pemalsuan identitas dan ijazah yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo dan Gibran merupakan konspirasi besar yang melibatkan Kemendiknas, MK, KPU, Polri, hingga BIN. “Mereka secara sadar bermufakat jahat, berkhianat kepada negara, dan memanipulasi syarat pencalonan,” katanya.
Dukungan Pakar
Hal senada disuarakan oleh Dr. Roy Suryo. Ia bahkan telah mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Selasa (23/9/2025). Roy menuntut ketegasan Menteri Pendidikan Prof. Abdul Mu’ti atas legalitas ijazah Gibran.
“Surat keterangan ijazah Gibran cacat hukum. Secara otomatis jabatan Wapres gugur, karena dokumen itu tidak dapat digunakan sebagai syarat pencalonan,” ujar Roy, seperti dikutip Bendum PDKN.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar