Aceh Timur_Harian-RI.com
Aktivis perempuan Aceh, Yulinda Wati, menegaskan bahwa masyarakat terdampak bencana di Aceh saat ini lebih membutuhkan relawan kebersihan, trauma healing, serta program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) berbasis swakelola masyarakat, bukan penambahan personel TNI-Polri dari luar daerah
Menurut Yulinda, pascabencana banyak warga kehilangan segalanya, mulai dari rumah, harta benda, hingga dokumen-dokumen penting. Kondisi tersebut menuntut pendekatan pemulihan yang memberdayakan masyarakat secara langsung, bukan pendekatan keamanan
Rehab rekon seharusnya dilakukan dengan sistem swakelola oleh masyarakat itu sendiri. Dari situ bisa tercipta lapangan kerja, masyarakat memiliki penghasilan seperti gaji, sehingga mereka bisa menghidupi keluarga di tengah kondisi sulit pascabencana,” ujar Yulinda, Selasa (30/12/2026).
Ia menilai, pelibatan masyarakat dalam proses pemulihan tidak hanya mempercepat pemulihan ekonomi, tetapi juga memperkuat mental, harga diri, dan kemandirian korban bencana.
Lebih lanjut, Yulinda menekankan bahwa kebutuhan mendesak di lapangan adalah relawan untuk pembersihan rumah dan lingkungan, bukan pengerahan pasukan.
Ini bukan darurat militer. Mengirim TNI ke Aceh tidak relevan dengan kebutuhan saat ini. Kehadiran aparat bersenjata justru berpotensi memunculkan kembali trauma konflik masa lalu bagi masyarakat Aceh,” tolong Semua Pihak Menjaga diri Agar terjaga Perdamaian yang abadi di bumi serambi Mekah
Yulinda juga mengungkapkan bahwa hingga hampir satu bulan pascabencana, masyarakat membersihkan rumah dan lingkungan mereka secara mandiri, tanpa keterlibatan nyata dari personel TNI-Polri.
Yang terlihat di lapangan hanya pengamanan kayu-kayu bernomor, bukan pembersihan kayu gelondongan yang dibawa banjir atau rumah-rumah warga. Sampai hari ini, masyarakat bekerja sendiri membersihkan rumah mereka,” katanya.
Ia mempertanyakan urgensi penambahan personel BKO TNI-Polri ke Aceh, sementara personel yang ada dinilai tidak difungsikan untuk membantu kerja-kerja kemanusiaan.
Untuk apa menambah personel dari luar daerah, sementara yang organik saja tidak dilibatkan membantu warga? Jangan sampai ada udang di balik batu,” kritiknya.
Menurut Yulinda, penambahan pasukan justru menciptakan kesan seolah Aceh sedang tidak aman dan tidak baik-baik saja, padahal masyarakat sedang menghadapi musibah kemanusiaan, bukan konflik keamanan.
Jangan menciptakan konflik baru di tengah masyarakat yang sedang berduka. Aceh sedang bermasalah karena bencana, bukan karena situasi keamanan,” ujarnya.
Ia juga menanggapi narasi soal dugaan sabotase infrastruktur, seperti isu baut jembatan, yang dinilainya tidak logis dan tidak berkelas jika disampaikan oleh institusi sebesar TNI.
Bagaimana mungkin berbicara soal sabotase baut jembatan,terlalu mengada- Ngada sementara lokasi itu dijaga 24 jam oleh personel sejak pengerjaan hingga hari ini? Kalau baut belum terpasang, itu persoalan teknis pekerjaan, bukan sabotase. Jangan lempar kesalahan sendiri kepada pihak lain,” tegas Yulinda.
Di akhir pernyataannya, Yulinda meminta seluruh pihak, baik pejabat pemerintah pusat, Aceh,daerah maupun lokal, tidak menjadikan bencana Aceh sebagai ladang mencari keuntungan, baik ekonomi maupun politik.
Jangan jadikan penderitaan rakyat Aceh sebagai komoditas. Fokuslah pada pemulihan manusia, martabat masyarakat, dan keadilan bagi korban bencana,” pungkasnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar