ACEH TIMUR_Harian-RI.com
Menjelang Hari Raya Idulfitri bantu korban becana banjir tanpa kepastian nyata mau sampai kapan derita rakyat aceh terselesaikan. Kondisi ini memicu kekecewaan dan kemarahan masyarakat yang telah menunggu lebih dari empat bulan sejak bencana banjir melanda wilayah tersebut.
Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Aceh Timur, Rahmad Suhendro, menilai pemerintah daerah harus segera memberikan kepastian terkait pencairan bantuan yang dijanjikan kepada masyarakat korban banjir.
Menurut Rahmad, Pemerintah Pusat hanya berjanji tanpa kepastian nyata, sebelumnya menyampaikan bahwa korban banjir akan menerima bantuan secepatnya dan di dukung Perberitaan ucapan mentri keuangan ,dana bantuan sudah di cairkan baik Rumah rusak ringan,sedang dan berat ditambah lagi simulasi berupa Rp8 pemulihan ekonomi, Rp5 juta dan Rp3 juta untuk perabot rumah tangga. Namun hingga kini bantuan tersebut belum juga diterima masyarakat.
“Sudah hampir lebih dari tiga bulan masyarakat menunggu. Sekarang sudah menjelang Lebaran, tetapi bantuan yang dijanjikan belum juga cair. Masyarakat korban banjir di Aceh Timur sangat berharap dana tersebut bisa dicairkan sebelum Lebaran,” kata Rahmad Suhendro, Jumat (6/3/2026).
Ia menyebutkan, diperkirakan sekitar 25.000 warga Aceh Timur terdampak banjir dan sangat membutuhkan bantuan tersebut untuk memulihkan kehidupan mereka.
Menurutnya, banyak korban banjir kini mengalami kesulitan ekonomi karena mata pencaharian hilang, rumah rusak, bahkan sebagian masih tinggal di tenda akibat belum mampu memperbaiki rumah mereka.
Rahmad juga menyoroti persoalan data penerima bantuan yang dinilai tidak transparan. Ia mengatakan, banyak warga mengeluhkan nama mereka hilang dari daftar atau berubah-ubah status kerusakan rumah, mulai dari rusak ringan, rusak sedang hingga rusak berat.
“Data yang keluar berubah-ubah dan tidak transparan. bahkan ada Tidak pernah ditempelkan di desa sehingga masyarakat tidak tahu siapa yang menerima bantuan dan siapa yang tidak. Ini yang membuat masyarakat semakin bingung,”dan stres tegasnya.
Ia meminta pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Timur untuk segera membuka data resmi BNBA (By Name By Address) secara terbuka di setiap desa terdampak banjir agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Menurut Rahmad, jika masyarakat yang tidak terdata harus menunggu tahap kedua, maka hal tersebut juga harus disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Kalau memang ada masyarakat yang tidak masuk tahap pertama dan harus menunggu tahap kedua, sampaikan secara terbuka. Jangan biarkan masyarakat bertanya-tanya tanpa kepastian,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya memberikan janji tanpa realisasi, karena masyarakat korban banjir sudah cukup menderita.
“Jangan sampai rakyat yang sudah menjadi korban banjir justru kembali menjadi korban janji-janji manis pemerintah. Kalau memang negara tidak mampu, katakan saja secara jujur kepada masyarakat,” katanya.
Rahmad bahkan mengingatkan, jika persoalan ini terus berlarut tanpa kejelasan, bukan tidak mungkin akan memicu kemarahan masyarakat yang berujung pada aksi protes besar-besaran.
“Kami khawatir jika tidak ada kejelasan, masyarakat akan menjerit dan bisa saja terjadi gelombang aksi besar di Aceh Timur. Pemerintah harus menggunakan akal sehat dan segera menyelesaikan persoalan ini,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar