Banda Aceh_Harian-RI.com
Bencana hidrometeorologi yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh pada penghujung November 2025 meninggalkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Kerusakan tidak hanya terjadi pada permukiman, jalan, dan fasilitas umum, tetapi juga menghantam infrastruktur sumber daya air yang selama ini menjadi tulang punggung kehidupan dan perekonomian masyarakat Aceh.
Jaringan irigasi mengalami kerusakan, sungai-sungai mengalami pendangkalan akibat sedimentasi yang masif, sementara abrasi pantai semakin mengancam kawasan pesisir di berbagai wilayah. Kondisi ini merupakan keadaan darurat yang sering kali luput dari perhatian, padahal dampaknya dapat berlangsung dalam jangka panjang apabila tidak segera ditangani secara serius dan terencana.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum per Januari 2026, tercatat sebanyak 523 titik terdampak di Aceh, terdiri atas 465 titik banjir dan 58 titik longsor. Pada sektor sumber daya air, terdapat 14 daerah irigasi terdampak, 10 bendung mengalami kerusakan, serta lebih dari 30 sungai membutuhkan penanganan segera.
Dinas Pengairan Aceh bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera I (BWSS I) juga mencatat kerusakan pada saluran irigasi, bendung, bendungan hingga Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT). Infrastruktur-infrastruktur vital tersebut memiliki peran langsung dalam menjamin ketersediaan air bagi ribuan hektare lahan pertanian masyarakat Aceh.
Jaringan Irigasi, Ketahanan Pangan, dan Ancaman Abrasi Pantai
Kerusakan infrastruktur sumber daya air merupakan ancaman nyata terhadap ketahanan pangan daerah. Sawah yang tidak memperoleh pasokan air secara memadai akan kehilangan produktivitasnya, bahkan berpotensi tidak dapat ditanami sama sekali.
Ribuan hektare lahan pertanian di Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur hingga Aceh Tamiang bergantung pada keberlangsungan jaringan irigasi yang kini sebagian mengalami kerusakan. Persoalan ini bukan semata menyangkut sektor pertanian, tetapi juga menyangkut ketersediaan pangan dan keberlangsungan ekonomi para petani.
Pemerintah Aceh telah merespons kondisi tersebut secara terstruktur melalui Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/1471/2025 tentang pembentukan Tim Kerja Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Hidrometeorologi Aceh.
Dokumen R3P yang disusun telah diserahkan kepada BNPB pada 3 Februari 2026 dengan total kebutuhan pemulihan mencapai Rp153,3 triliun. Dari jumlah tersebut, kebutuhan penanganan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh mencapai Rp22 triliun, sedangkan kebutuhan pada tingkat kabupaten/kota mencapai Rp60,43 triliun.
Dinas Pengairan Aceh telah mengidentifikasi seluruh kerusakan infrastruktur sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan memasukkannya secara rinci ke dalam dokumen R3P tersebut.
Dalam konteks pengelolaan irigasi, terdapat tiga pilar utama yang harus berjalan secara seimbang, yaitu peningkatan jaringan, rehabilitasi jaringan, serta operasi dan pemeliharaan. Ketiganya saling melengkapi dan menentukan keberlanjutan fungsi infrastruktur.
Investasi pada operasi dan pemeliharaan sering kali menjadi aspek yang dikorbankan ketika anggaran terbatas, padahal justru aspek inilah yang menentukan umur layanan dan efektivitas infrastruktur yang telah dibangun dengan biaya besar.
Di luar persoalan irigasi, ancaman lain yang tidak kalah serius adalah abrasi pantai. Bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu semakin memperparah kondisi garis pantai Aceh yang sebelumnya telah berada di bawah tekanan.
Abrasi tidak hanya mengancam kawasan permukiman dan tambak masyarakat pesisir, tetapi juga berpotensi merusak berbagai infrastruktur strategis yang berada di sepanjang garis pantai.
Penanganan abrasi membutuhkan pendekatan struktural yang matang dan berbasis kajian teknis. Dua metode utama yang umum digunakan adalah pembangunan revetmen pantai dan breakwater.
Revetmen dibangun sejajar dengan garis pantai dan berfungsi menahan hantaman gelombang agar tidak merusak daratan di belakangnya. Material yang digunakan umumnya berupa batu boulder, beton pracetak, maupun kombinasi keduanya.
Seiring perkembangan teknologi, kini tersedia pula material ramah lingkungan seperti geotube dan geobag, yaitu kantong berbahan geosintetik yang diisi pasir dan dapat menjadi alternatif yang lebih ekonomis serta lebih mudah diterapkan, terutama di wilayah terpencil.
Sementara itu, breakwater dibangun pada zona pecah gelombang dengan tujuan memecah dan meredam energi ombak sebelum mencapai bibir pantai, sehingga daya rusaknya terhadap garis pantai dapat dikurangi secara signifikan.
Pemilihan antara revetmen, breakwater, maupun kombinasi keduanya harus mempertimbangkan karakteristik gelombang, kondisi sedimen, serta bathimetri dasar laut pada masing-masing lokasi.
Penanggulangan Banjir Secara Terpadu
Upaya pengendalian banjir harus dilakukan secara terpadu melalui pendekatan struktural maupun nonstruktural.
Pada aspek struktural, terdapat lima langkah utama yang menjadi fokus penanganan.
Pertama, normalisasi sungai melalui pengerukan sedimentasi dan pembersihan vegetasi liar guna menjaga kapasitas sungai agar tetap mampu menampung debit banjir.
Kedua, pembangunan dan peninggian tanggul sungai sehingga aliran air dapat tetap berada di dalam badan sungai tanpa menyebabkan limpasan ke kawasan permukiman.
Ketiga, pembangunan waduk maupun kolam retensi yang berfungsi menampung sementara debit puncak banjir sebelum dialirkan kembali secara bertahap ketika kondisi sungai telah normal.
Keempat, pembangunan kanal banjir atau floodway yang bertujuan membagi sebagian debit sungai utama sehingga kapasitas aliran dapat dikendalikan dengan lebih baik.
Kelima, pembangunan pintu air dan pompa banjir, khususnya pada kawasan dataran rendah yang tidak memungkinkan pengaliran air secara alami melalui gravitasi.
Target Pemulihan Infrastruktur SDA Aceh
Sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem-Dek Fadh serta arah pembangunan dalam RPJMA 2025–2029 yang menekankan pemerataan pembangunan antarwilayah serta penguatan ketahanan sosial, lingkungan, dan tata ruang berkelanjutan, Dinas Pengairan Aceh terus berupaya memastikan pembangunan infrastruktur sumber daya air dapat berjalan secara optimal.
Namun demikian, dengan kondisi fiskal pada tahun anggaran berjalan, pemulihan infrastruktur sumber daya air kewenangan provinsi baru dapat dilaksanakan kurang dari 50 persen dari total kebutuhan yang ada. Keterbatasan ruang fiskal daerah menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama.
Karena itu, harapan besar ditujukan pada Musrenbang RKPA Tahun 2027 agar proses pemulihan dapat dipercepat dan dilaksanakan secara menyeluruh, mencakup normalisasi sungai, rehabilitasi jaringan irigasi, serta penanganan abrasi pantai di berbagai wilayah.
Komitmen tersebut telah tertuang dalam dokumen perencanaan dan akan dijalankan melalui koordinasi yang erat antara Dinas Pengairan Aceh, BWSS I, serta pemerintah kabupaten/kota.
Ke depan, Aceh membutuhkan sebuah Rencana Induk Infrastruktur Sumber Daya Air yang komprehensif dan berkelanjutan, yang memuat peta jalan normalisasi sungai, penguatan tanggul, rehabilitasi irigasi, mitigasi abrasi pantai, hingga skema pembiayaan yang realistis.
Penanganan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat mengingat jumlahnya yang sangat banyak dan tersebar di berbagai daerah. Tanpa adanya rencana induk yang jelas, kita hanya akan terus bergerak secara reaktif dari satu bencana menuju bencana berikutnya.
Kepada seluruh masyarakat Aceh, khususnya para petani dan nelayan yang paling merasakan dampak dari bencana ini, kami ingin menegaskan bahwa pemerintah hadir dan terus bekerja.
Kami berupaya agar setiap saluran irigasi dapat kembali mengalir, setiap sungai dapat dinormalisasi, setiap garis pantai terlindungi, dan setiap hektare sawah kembali memperoleh air sebagaimana mestinya.
Pemulihan infrastruktur sumber daya air Aceh bukan sekadar pembangunan fisik semata, melainkan investasi bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan daerah, serta perlindungan terhadap generasi mendatang dari ancaman bencana yang serupa.
Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dari seluruh pihak agar Dinas Pengairan Aceh dapat melaksanakan tugas ini secara optimal.
Melalui sinergi dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, kita berharap proses pemulihan pascabencana dapat berjalan dengan baik dan mampu menjawab harapan masyarakat Aceh, sebagaimana arahan langsung Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam mewujudkan Aceh yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar