BANDA ACEH_Harian-RI.com
Pemerintah Aceh terus mendorong penguatan tata kelola komoditas nilam melalui percepatan hilirisasi dan penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) bagi petani. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kestabilan ekosistem bisnis minyak nilam sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan daya saing produk nilam Aceh di pasar global.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, mengatakan penerapan SRG menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan yang selama ini dihadapi petani nilam, khususnya terkait fluktuasi harga dan ketidakpastian pasar.
“Solusinya untuk saat ini adalah penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk petani nilam, kemudian mengembangkan hilirisasi minyak nilam,” kata Mualem di Banda Aceh, Kamis (23/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyusul hasil Rapat Koordinasi Transformasi Tata Kelola dan Pengembangan Hilirisasi Nilam Aceh yang digelar di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, Rabu (22/7/2026).
Rapat tersebut dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Ir. T. Robby Irza, S.SiT, MT, dan dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, T. Adi Darma, ST, Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, Zaini, S.Sos, MM, Kepala UPTD Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (BPDSBTPHP) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Habiburrahman, serta perwakilan Bank Aceh dan PT Razma Agro Jayana.
Nurlis menjelaskan, rapat koordinasi tersebut digelar atas arahan Gubernur Aceh kepada Sekda Aceh, M. Nasir Syamaun, untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi petani dan pelaku usaha minyak nilam di Aceh.
Menurutnya, terdapat kondisi yang cukup paradoks dalam industri nilam. Di satu sisi, permintaan minyak nilam dunia terus meningkat, namun di sisi lain petani dan pelaku usaha nilam di Aceh masih menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan usaha.
Saat ini, kebutuhan minyak nilam dunia diperkirakan mencapai 2.500 ton per tahun, sementara produksi global baru sekitar 1.600 ton per tahun. Indonesia sendiri menjadi salah satu produsen utama minyak nilam dunia, dengan sekitar 30 persen produksi nasional disebut berasal dari Aceh.
Minyak nilam Aceh dikenal memiliki kualitas unggul dengan kandungan Patchouli Alcohol (PA) yang tinggi. Keunggulan tersebut menjadikan minyak nilam Aceh banyak digunakan sebagai bahan pencampur dalam industri parfum, kosmetik, farmasi, hingga aromaterapi di pasar internasional.
Namun, pengembangan sektor hulu nilam masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya fluktuasi harga, ketidakpastian pasar, keterbatasan akses pembiayaan, belum seragamnya standar operasional budidaya, serta kualitas bahan baku yang belum homogen akibat pencampuran hasil produksi dari berbagai daerah.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robby Irza, mengatakan penerapan SRG diharapkan dapat menjadi instrumen untuk membantu petani menghadapi fluktuasi harga sekaligus mengurangi dampak permainan spekulan.
“Untuk mengatasi masalah fluktuasi harga karena permainan spekulan, maka diperlukan SRG bagi petani nilam di Aceh. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk merealisasikannya,” ujar Robby.
Selain SRG, Pemerintah Aceh menilai pengembangan industri hilir menjadi langkah strategis untuk memenuhi tuntutan pasar global. Setidaknya terdapat empat aspek utama yang harus dipenuhi, yakni jaminan mutu, kontinuitas pasokan, praktik perdagangan yang adil, serta sistem ketertelusuran digital.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Aceh dinilai membutuhkan industri refinery atau fasilitas pemurnian minyak nilam. Saat ini, pengembangan industri nilam Aceh mulai diarahkan pada tahap hilirisasi melalui perencanaan pembangunan industri refinery dan penguatan sertifikasi produk.
“Intinya diperlukan industri refinery dan sertifikasi produk melalui SRG,” kata Robby.
Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Aceh akan mengusulkan penerapan SRG untuk komoditas nilam kepada Kementerian Perdagangan. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat pembinaan petani secara terpadu serta mendorong terbentuknya asosiasi atau komunitas nilam Aceh.
Penguatan sinergi antara petani dan pelaku usaha juga menjadi perhatian penting. Pemerintah Aceh berencana membentuk tim kerja lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pembinaan, pengawasan, pengembangan industri, hingga pemasaran komoditas nilam secara berkelanjutan.
“Pemerintah Aceh akan memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan masyarakat guna membangun ekosistem industri nilam yang modern, berdaya saing, dan berorientasi ekspor,” ujar Robby.
Pemerintah Aceh optimistis, melalui penguatan tata kelola, percepatan hilirisasi, penerapan SRG, pembangunan industri refinery, serta pembinaan petani secara berkelanjutan, komoditas nilam Aceh mampu meningkatkan daya saing di pasar global.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memberikan nilai tambah yang lebih besar terhadap produk nilam, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat posisi Aceh sebagai salah satu daerah penghasil minyak nilam berkualitas tinggi di dunia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar