ACEH BARAT_Harian-RI.com
Pemerintah Aceh melalui Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Aceh menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kesra Kabupaten/Kota Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat pemanfaatan data dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat di Aceh.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Eva Sky Hotel Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Kamis, 16 Juli 2026, dan dihadiri Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) serta perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) dari seluruh kabupaten/kota di Aceh.
Kepala Bagian Kesra, Rauyani, mengatakan rakor tersebut bertujuan meningkatkan kebermanfaatan data yang dimiliki oleh wali data, sehingga data tidak hanya digunakan sebagai bahan laporan, tetapi juga menjadi dasar dalam merencanakan program, menentukan sasaran penerima manfaat serta melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program.
“Peran wali data bukan hanya sebagai pengumpul data, tetapi wali data sebagai penggerak kebijakan berbasis data di setiap instansi,” ujar Rauyani.
Menurutnya, penguatan tata kelola data menjadi bagian penting dalam mewujudkan kebijakan pemerintah yang lebih tepat sasaran. Karena itu, hasil pembahasan dalam rakor diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya Pemerintah Aceh dalam membangun sistem Aceh Satu Data.
Sementara itu, Kepala Biro Keistimewaan Aceh dan Kesra Setda Aceh, Yusrizal, menegaskan bahwa penggunaan data dalam penyusunan kebijakan kesejahteraan rakyat merupakan hal yang sangat penting.
Ia mengingatkan agar setiap kebijakan dan program pemerintah tidak lagi hanya didasarkan pada perkiraan, melainkan harus berlandaskan data yang valid dan fakta di lapangan.
Yusrizal menyampaikan tiga hal penting kepada para peserta rakor, yakni memastikan data pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) valid, diperbarui secara berkala dan dapat diakses. Selain itu, data dari Kominsa maupun sistem Satu Data harus dimanfaatkan secara aktif dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.
“Jangan sampai ada program tanpa basis data dan jalin sinergitas jika ada kendala teknis atau masalah integrasi data,” tegas Yusrizal.
Ia juga berharap rakor tersebut tidak berhenti sebatas kegiatan formal di dalam ruangan. Silaturahmi dan koordinasi yang terbangun diharapkan dapat dilanjutkan melalui pertukaran informasi mengenai berbagai kendala di lapangan, berbagi praktik baik serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Yusrizal, seluruh jajaran SKPA dan SKPK perlu memanfaatkan serta memberdayakan seluruh sumber daya yang tersedia untuk menekan kesenjangan sosial di Aceh. Sinergi antarlembaga juga diperlukan agar berbagai kebijakan pemerintah dapat diterapkan secara optimal.
“Tujuan akhir kita satu, rakyat yang lebih sejahtera, tidak ada yang tertinggal. Mari kita buktikan bahwa pemerintah hadir dengan kebijakan yang cerdas, karena datanya kuat, tidak ada satupun warga kita yang luput dari perhatian karena datanya tidak tercatat,” pungkasnya.
Rakor Kesra Kabupaten/Kota Tahun 2026 ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi antarpemerintah daerah sekaligus mendorong penggunaan data yang akurat sebagai fondasi dalam penyusunan kebijakan kesejahteraan masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar