Banda Aceh_Harian-RI.com
Ketua Umum Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA) menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil Pemerintah Aceh harus terbuka, transparan, dan mencerminkan kehendak rakyat secara nyata — bukan sekadar mengikuti arahan atau alur yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersembunyi di balik layar kekuasaan.
"Kebijakan publik bukanlah sandiwara yang naskahnya ditulis oleh 'sutradara tak tampak' demi kepentingan sendiri. Segala keputusan yang menyangkut hajat hidup rakyat Aceh harus lahir dari kepentingan rakyat, dibahas secara terbuka, dan dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat," ujar Ketua Umum PBA.
PBA mengingatkan, ketika kebijakan dikendalikan oleh kekuatan tersembunyi, maka keadilan, kesejahteraan, dan kebenaran akan menjadi taruhannya. Karena itu, PBA mendesak seluruh unsur pemerintahan di Aceh untuk berani berdiri tegak di atas kebenaran, menyusun kebijakan berdasarkan kepentingan bersama, dan menolak diatur oleh siapa pun yang ingin memainkan peran sebagai "sutradara" di belakang layar.
Kepemimpinan yang sesungguhnya, kata PBA, adalah yang melayani rakyat — bukan yang melayani perintah tersembunyi. Rakyat Aceh berhak memimpin nasibnya sendiri, bukan menjadi pemeran dalam lakon yang disusun oleh pihak yang tidak diketahui tujuannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar