BANDA ACEH_Harian-RI.com
Tgk. Muzakir alias Abu Rawang mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kepemimpinan Baitul Mal Aceh. Menurutnya, evaluasi tersebut penting dilakukan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan kesejahteraan umat di Aceh.
Tgk. Muzakir menilai bahwa setiap lembaga publik harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, program, dan penggunaan anggaran secara terbuka kepada masyarakat. Karena itu, apabila muncul dugaan permasalahan dalam tata kelola, pemerintah tidak boleh mengabaikannya dan harus merespons melalui mekanisme evaluasi yang objektif serta sesuai ketentuan hukum.
Menurutnya, Gubernur Aceh memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan seluruh lembaga di bawah kewenangannya bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Evaluasi terhadap Baitul Mal Aceh, kata dia, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan bahwa amanah masyarakat benar-benar dijalankan dengan baik.
"Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi setiap lembaga publik. Oleh karena itu, setiap dugaan persoalan harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang profesional, independen, dan berdasarkan fakta. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran apabila nantinya terbukti melalui proses hukum dan pemeriksaan yang sah," tegas Tgk. Muzakir.
Ia menambahkan bahwa apabila hasil evaluasi dan pemeriksaan yang objektif menemukan adanya pelanggaran serius, penyalahgunaan kewenangan, atau kegagalan menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Aceh perlu mengambil langkah administratif yang diperlukan, termasuk mempertimbangkan pergantian pimpinan Baitul Mal Aceh melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Tgk. Muzakir juga mengingatkan bahwa seluruh proses harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Setiap pihak yang diperiksa berhak memperoleh proses yang adil, sementara masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai hasil evaluasi tersebut.
Menurutnya, sikap tegas pemerintah dalam melakukan evaluasi justru akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Sebaliknya, apabila berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat tidak ditangani secara terbuka dan profesional, dikhawatirkan akan memunculkan persepsi negatif yang dapat merugikan citra lembaga publik.
Ia berharap Gubernur Aceh menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Semua kebijakan, menurutnya, harus berpihak pada kepentingan masyarakat serta dilaksanakan sesuai prinsip good governance dan ketentuan hukum yang berlaku.
Di akhir pernyataannya, Tgk. Muzakir mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses evaluasi secara konstruktif, menjaga situasi tetap kondusif, serta menghormati setiap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari dorongan tersebut adalah memperkuat integritas lembaga publik dan memastikan setiap amanah rakyat dijalankan secara bertanggung jawab demi kemajuan Aceh.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar