BANDA ACEH_Harian-RI.com
Ketua Umum Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA), Subki Mohammad Bintang, menyampaikan seruan tegas kepada seluruh wakil rakyat: Jangan tuli, jangan menutup mata — bek buta tuloe.
Beliau meminta para wakil rakyat untuk memfokuskan perhatian pada kebutuhan pokok masyarakat, terutama urusan tempat tinggal yang layak bagi keluarga kurang mampu.
"Kondisi anggaran yang ada saat ini sungguh tidak relevan dengan realitas harga di lapangan. Apalagi pemerintah tidak mengubah postur anggaran di tahun 2026 ini, padahal harga material bangunan dan biaya hidup telah berubah sangat signifikan," tegas beliau.
PBA menegaskan, angka anggaran lama sebesar Rp96 juta per unit sudah tidak memadai lagi untuk membangun rumah yang layak, aman, dan tahan lama. Oleh karena itu, PBA mengusulkan agar nilai bantuan pembangunan rumah layak huni dinaikkan menjadi Rp135 juta per unit.
"Jika tidak ada penyesuaian dari Rp96 juta menjadi Rp135 juta, maka dapat dipastikan: hunian layak bagi masyarakat kurang mampu tidak akan bisa diselesaikan dengan biaya yang sudah tidak masuk akal tersebut. Angka yang tertulis di kertas anggaran tidak lagi sebanding dengan harga semen, besi, kayu, upah tenaga kerja, maupun biaya pengiriman material ke seluruh pelosok Aceh," lanjut beliau.
Anggaran yang tidak realistis sama artinya dengan tidak menyelesaikan masalah. Rumah yang dibangun dengan biaya yang tidak mencukupi tidak akan kokoh, tidak akan aman, dan tidak akan layak dihuni.
"Maka janganlah kita berpura-pura tidak tahu. Jangan tuli terhadap kenyataan. Jangan buta terhadap perubahan harga. Jika anggaran tidak diubah dari Rp96 juta menjadi Rp135 juta, maka janji hunian layak hanyalah janji yang tidak akan pernah terwujud," pungkas Subki Mohammad Bintang.
PBA mendesak agar fungsi anggaran di DPRA digunakan untuk menuntut penyesuaian yang nyata, bukan sekadar membiarkan angka lama tetap berlaku di tengah kenyataan harga yang baru.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar