Aceh Besar_Harian-RI.com
Masyarakat nelayan Kuala Krueng Raya, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, menyampaikan harapan agar Pemerintah Aceh bersama pemerintah terkait memberikan perhatian serius terhadap kondisi alur Kuala yang mengalami pendangkalan dan hambatan setelah bencana banjir pada tahun 2025.
Kondisi tersebut dinilai menjadi perhatian penting bagi masyarakat nelayan yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas melaut. Alur Kuala yang mengalami pendangkalan dapat menyulitkan keluar-masuk perahu, khususnya ketika kondisi air sedang surut.
Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan AMPERA, Tgk. Mahdi Nurdin, menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat nelayan Kuala Krueng Raya perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan dan penanganan infrastruktur pesisir.
“Kami berharap seluruh jajaran Pemerintah Aceh dapat melihat langsung kondisi Kuala Krueng Raya dan mempertimbangkan langkah untuk memperpanjang serta mengeruk kembali alur Kuala yang mengalami pendangkalan setelah banjir 2025. Ini menyangkut aktivitas dan keberlangsungan ekonomi masyarakat nelayan,” ujar Tgk. Mahdi Nurdin.
Menurutnya, normalisasi alur Kuala bukan hanya berkaitan dengan akses perahu nelayan, tetapi juga memiliki hubungan dengan perputaran ekonomi masyarakat pesisir. Pelabuhan atau Kuala yang berfungsi baik dapat mendukung aktivitas perikanan, perdagangan hasil laut, serta mobilitas masyarakat.
AMPERA juga mendorong agar penanganan Kuala Krueng Raya dilakukan secara terencana, dengan memperhatikan kondisi lapangan, kebutuhan nelayan, aspek keselamatan pelayaran, serta keberlanjutan lingkungan pesisir.
NELAYAN BUTUH AKSES KUALA YANG AMAN DAN LANCAR
Masyarakat nelayan berharap aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan program pembangunan ke depan. Mereka menginginkan alur Kuala dapat kembali memiliki kedalaman dan akses yang memadai sehingga perahu nelayan dapat keluar-masuk dengan lebih aman.
Tgk. Mahdi menegaskan, AMPERA siap menjadi bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat serta mendorong komunikasi yang konstruktif antara nelayan dan pemerintah.
“Kita berharap persoalan ini tidak hanya dilihat sebagai persoalan Kuala semata, tetapi sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat pesisir Aceh. Nelayan harus mendapatkan akses yang layak agar aktivitas perikanan dapat terus berkembang,” tutupnya.
AMPERA — Bersatu Mengabdi Untuk Negeri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar