BANDA ACEH_Harian-RI.com
Proyek pengadaan dan hibah buku Pemerintah Aceh tahun anggaran 2017 kembali menjadi sorotan publik. Proyek bernilai sekitar Rp88,9 miliar tersebut sebelumnya mencuat setelah ditemukannya novel yang mengandung konten dewasa di lingkungan sekolah di Aceh Timur dan Banda Aceh, ada dugaan indikasi korupsi sehingga negara dirugikan.
Menurut penulusuran tim investigasi, kasus itu mencuat pada Februari 2018 setelah novel berjudul “Perempuan Bernama Arjuna 3” karya Remy Sylado ditemukan di perpustakaan SMP Negeri 2 Sungai Raya, Aceh Timur. Buku tersebut disebut telah beredar sejak sekitar pertengahan September 2017 sebagai bagian dari hibah Pemerintah Aceh melalui instansi perpustakaan dan kearsipan.
Dalam pemberitaan saat itu, sejumlah halaman novel, khususnya halaman 299 hingga 303, menjadi sorotan karena memuat ilustrasi dan konten yang dinilai tidak layak untuk dibaca oleh pelajar SMP. Pihak sekolah kemudian menarik buku tersebut dari siswa dan melaporkan persoalan tersebut kepada instansi terkait.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Dinas Arsip dan Perpustakaan Aceh Timur menurunkan tim ke lokasi dan mengamankan 40 eksemplar buku. Buku-buku itu diamankan karena dinilai belum layak menjadi bahan bacaan bagi pelajar tingkat SMP.
Namun, persoalan pengadaan buku tersebut tidak berhenti pada kasus beredarnya buku berkonten dewasa. Pada September 2019, GeRAK Aceh kembali menyoroti proyek pengadaan buku tahun 2017 dan menyampaikan dugaan adanya sejumlah persoalan dalam proses pengadaan.
Berdasarkan sorotan GeRAK Aceh, anggaran pengadaan buku yang semula direncanakan sekitar Rp74,9 miliar kemudian meningkat menjadi sekitar Rp88,9 miliar. Buku-buku tersebut disebut dihibahkan kepada ratusan perpustakaan sekolah, yayasan, dan perpustakaan gampong di Aceh.
GeRAK Aceh menduga terdapat persoalan berupa mark up harga, dugaan pertanggungjawaban fiktif, serta dugaan pemecahan paket pengadaan hingga menjadi ratusan paket. Lembaga tersebut juga mempertanyakan mekanisme pengadaan yang disebut tidak dilakukan melalui proses tender atau pelelangan.
berdasarkan dokumen anggaran yang diperoleh media tersebut, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga pada instansi tersebut mencapai Rp88,23 miliar setelah perubahan anggaran. Pengadaan melalui mekanisme penunjukan langsung disebut dipecah menjadi ratusan paket pekerjaan.
Sementara itu, dalam sorotan pada 2019, GeRAK Aceh menduga pemecahan paket dilakukan untuk menghindari proses tender. GeRAK Aceh juga menyatakan adanya potensi penyimpangan prosedural yang menurut lembaga tersebut dapat membuka peluang terjadinya dugaan korupsi dan potensi kerugian negara.
GeRAK Aceh juga mengaitkan temuan novel “Perempuan Bernama Arjuna 3” dengan pengadaan buku tersebut. Lembaga itu menyebut buku berkonten dewasa yang ditemukan di SMP Negeri 2 Sungai Raya merupakan bagian dari buku hasil hibah pengadaan tahun anggaran 2017.
Kasus ini kemudian menjadi perhatian karena proyek bernilai puluhan miliar rupiah itu bukan hanya menimbulkan persoalan terkait kualitas dan kelayakan buku yang disalurkan kepada pelajar, tetapi juga memunculkan dugaan adanya masalah dalam proses penganggaran, pengadaan, dan pertanggungjawaban proyek.
Meski demikian, dugaan korupsi, mark up, pertanggungjawaban fiktif, dan pemecahan paket tersebut merupakan sorotan dan dugaan yang disampaikan GeRAK Aceh. Berdasarkan data pemberitaan yang ditemukan, dugaan tersebut tidak dapat disimpulkan sebagai tindak pidana korupsi yang telah terbukti tanpa adanya hasil penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, atau putusan pengadilan.
Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang pemerintah. Selain diperlukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran, proses pengadaan juga harus memastikan setiap barang yang dibeli dan didistribusikan kepada masyarakat, terutama pelajar, sesuai dengan kebutuhan, spesifikasi, serta kelayakan penggunaannya.
Namun, hingga tahun 2026 pengadaan buku dengan puluhan miliar tersebut yang diduga merugikan negara tidak tersentuh oleh hukum, kami meminta pihak aparat penegak hukum (APH) agar tidak membiarkan kasus-kasus seperti ini yang merugikan negara, ujar Ketua lembaga anti korupsi antikorupsi Nanggroe Aceh Darussalam Fikri, SH.
Ia juga mengatakan masih banyak kasus kasus di Aceh yang tidak tersentuh oleh hukum seperti APH menutup mata dengan kasus kasus tersebut, ini tidak bisa dibiarkan. Kami meminta agar aparat penegak hukum baik dari kepolisian, KPK agar segera mengusut tuntas kerugian negara, seperti proyek pengadaan buku dewasa pada tahun 2017 dengan anggaran 88,9 Miliar yang terindikasi mark up.
# Team Investigasi IWOI Aceh
Tidak ada komentar:
Posting Komentar