BENDERA ACEH, IDENTITAS PERDAMAIAN DAN KEPASTIAN HUKUM: PANGLIMA MILENIAL ACEH DORONG DIALOG PEMERINTAH PUSAT DAN ACEH
  • Jelajahi

    Best Viral Premium Blogger Templates

    Kode IT


    terkini

    BENDERA ACEH, IDENTITAS PERDAMAIAN DAN KEPASTIAN HUKUM: PANGLIMA MILENIAL ACEH DORONG DIALOG PEMERINTAH PUSAT DAN ACEH

    Dimas ( Redaksi )
    21 November 2026, 11/21/2026 12:10:00 PM WIB Last Updated 2026-11-21T05:10:59Z

     



    BANDA ACEH_Harian-RI.com

    Persoalan Bendera Aceh kembali menjadi perhatian dalam diskursus hukum, sejarah, dan keberlanjutan perdamaian di Aceh. Perdebatan mengenai implementasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh dinilai membutuhkan penyelesaian melalui dialog konstruktif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.


    Ketua Umum Panglima Milenial Aceh, Teuku Musliadi, S.Pd.I, yang dikenal dengan sapaan Bucek, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun komunikasi terbuka demi menghadirkan kepastian hukum sekaligus menjaga nilai-nilai perdamaian yang telah diperjuangkan sejak penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005.


    Menurut Panglima Milenial Aceh, persoalan simbol daerah tidak semestinya berkembang menjadi sumber perpecahan di tengah masyarakat. Sebaliknya, persoalan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap kekhususan Aceh, konstitusi, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


    MoU Helsinki dan Hak Aceh atas Simbol Daerah


    MoU Helsinki merupakan tonggak penting dalam perjalanan sejarah Aceh. Kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka tersebut memuat komitmen untuk menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat.


    Dalam bagian penyelenggaraan pemerintahan Aceh, khususnya poin 1.1.5, disebutkan bahwa Aceh memiliki hak menggunakan simbol-simbol wilayah, termasuk bendera, lambang, dan himne.


    Ketentuan tersebut kemudian memiliki landasan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya Pasal 246 dan Pasal 247.


    Pasal 246 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk menentukan dan menetapkan bendera daerah sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh. Namun, undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa bendera daerah bukan merupakan simbol kedaulatan.


    Harmonisasi Regulasi Menjadi Kunci


    Di sisi lain, terdapat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, khususnya Pasal 6 Ayat (4), yang mengatur larangan desain lambang dan bendera daerah yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan simbol organisasi terlarang maupun gerakan separatis.


    Perbedaan penafsiran antara ketentuan tersebut dan pengaturan simbol Aceh menjadi salah satu persoalan yang perlu dibahas secara komprehensif.


    Panglima Milenial Aceh mendorong kajian harmonisasi regulasi, termasuk kemungkinan perubahan atau penjelasan lebih lanjut terhadap ketentuan yang relevan, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.


    Lima Rekomendasi Panglima Milenial Aceh


    Untuk mendorong penyelesaian yang konstruktif, Panglima Milenial Aceh menyampaikan lima rekomendasi:


    1. Mendorong kajian revisi atau penjelasan terhadap ketentuan Penjelasan Pasal 6 Ayat (4) PP Nomor 77 Tahun 2007.

    2. Memperjelas kedudukan dan penerapan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 berdasarkan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan.

    3. Melaksanakan harmonisasi regulasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.

    4. Membentuk tim koordinasi bersama yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Pemerintah Aceh, DPRA, DPR RI, serta unsur terkait lainnya.

    5. Mengutamakan pendekatan dialogis, musyawarah, dan persuasif dalam penyelesaian persoalan di lapangan.


    Identitas Aceh dalam Bingkai NKRI


    Panglima Milenial Aceh berpandangan bahwa simbol daerah memiliki dimensi sejarah, sosial, budaya, dan identitas masyarakat.


    Karena itu, pembahasan mengenai Bendera Aceh perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan perjalanan sejarah, ketentuan hukum nasional, kekhususan Aceh, serta semangat perdamaian.


    Bendera Merah Putih tetap menjadi bendera nasional Republik Indonesia. Sementara itu, pengaturan mengenai bendera daerah Aceh harus ditempatkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


    Pendekatan tersebut diharapkan dapat membuka ruang kesepahaman antara pemerinta

    Komentar
    Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
    • BENDERA ACEH, IDENTITAS PERDAMAIAN DAN KEPASTIAN HUKUM: PANGLIMA MILENIAL ACEH DORONG DIALOG PEMERINTAH PUSAT DAN ACEH

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Terkini

    Topik Populer