PANG LIMA MILENIAL ACEH: PENYELESAIAN POLEMIK BENDERA ACEH HARUS MELALUI JALUR SEJARAH, POLITIK, DAN HUKUM
  • Jelajahi

    Best Viral Premium Blogger Templates

    Kode IT


    terkini

    PANG LIMA MILENIAL ACEH: PENYELESAIAN POLEMIK BENDERA ACEH HARUS MELALUI JALUR SEJARAH, POLITIK, DAN HUKUM

    Dimas ( Redaksi )
    10 November 2026, 11/10/2026 03:40:00 PM WIB Last Updated 2026-11-10T08:40:08Z

     



    BANDA ACEH_Harian-RI.com

    Panglima Milenial Aceh, Teuku Musliadi (Bucek), menyampaikan pandangan kebangsaan terkait persoalan bendera dan lambang Aceh yang hingga kini masih menjadi bagian dari dinamika hubungan Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat.


    Menurut Panglima Milenial Aceh, persoalan bendera Aceh tidak sepatutnya hanya dilihat sebagai perdebatan mengenai simbol daerah. Lebih dari itu, persoalan tersebut berkaitan dengan perjalanan sejarah, identitas masyarakat Aceh, kekhususan pemerintahan Aceh, serta komitmen perdamaian yang telah dibangun melalui MoU Helsinki 15 Agustus 2005.


    Teuku Musliadi menilai bahwa penyelesaian persoalan ini perlu ditempuh secara bijaksana, konstitusional, dan mengedepankan dialog agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun ketegangan di tengah masyarakat.


    TIGA JALUR STRATEGIS PENYELESAIAN BENDERA ACEH


    Panglima Milenial Aceh menjelaskan bahwa terdapat tiga jalur penting yang perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.


    1. JALUR SEJARAH: MENELUSURI IDENTITAS DAN MARWAH ACEH


    Aceh memiliki sejarah panjang dengan kerajaan, adat istiadat, dan simbol-simbol kebudayaan yang menjadi bagian dari identitas masyarakat.


    Kajian mengenai Alam Peudeung dan simbol kerajaan Aceh perlu diperkuat melalui penelitian sejarah, manuskrip, dokumen kerajaan, serta keterlibatan para sejarawan dan tokoh adat.


    Sejarah harus ditempatkan sebagai sumber pengetahuan dan pemersatu masyarakat, bukan menjadi alasan untuk menciptakan perpecahan.


    2. JALUR POLITIK: MEMBANGUN DIALOG DENGAN PEMERINTAH PUSAT


    Panglima Milenial Aceh mendorong Pemerintah Aceh, DPRA, Lembaga Wali Nanggroe, dan seluruh elemen masyarakat untuk terus membuka ruang komunikasi dengan Pemerintah Pusat.


    Dialog politik perlu diarahkan pada pencarian kesepakatan yang menghormati kekhususan Aceh, menjaga komitmen perdamaian, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.


    Penyelesaian melalui musyawarah merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas dan kepercayaan antara Aceh dan pemerintah nasional.


    3. JALUR HUKUM: MEMPERJUANGKAN KEPASTIAN REGULASI


    Dari sisi hukum, persoalan bendera Aceh perlu dikaji berdasarkan sejumlah landasan, antara lain:


    - MoU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005.

    - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

    - Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

    - Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.


    Menurut Panglima Milenial Aceh, diperlukan harmonisasi dan kepastian hukum agar pelaksanaan kekhususan Aceh dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia.


    PANG LIMA MILENIAL ACEH: PERDAMAIAN ADALAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA


    Teuku Musliadi (Bucek) menegaskan bahwa generasi muda Aceh harus mengambil peran sebagai penjaga perdamaian, bukan menjadi bagian dari pertentangan.


    Aceh memiliki pengalaman sejarah yang panjang. Karena itu, setiap persoalan politik dan identitas harus diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan mekanisme hukum.


    Ia juga mengajak generasi muda untuk memperkuat pendidikan sejarah, memahami hukum, menjaga persatuan, serta membangun masa depan Aceh yang lebih sejahtera.


    PESAN KEBANGSAAN PANGLIMA MILENIAL ACEH


    "Menjaga marwah Aceh bukan berarti menjauhkan diri dari persatuan Indonesia. Menghormati sejarah bukan berarti menciptakan konflik. Kita harus mampu memperjuangkan kepastian hukum, menjaga identitas dan adat istiadat Aceh, serta merawat perdamaian yang telah diperjuangkan dengan penuh pengorbanan."


    "Persoalan bendera Aceh harus diselesaikan melalui tiga jalur, yaitu sejarah, politik, dan hukum. Jangan sampai perbedaan pandangan mengenai simbol daerah justru merusak persaudaraan dan kedamaian masyarakat."


    PENUTUP: ACEH BERMARTABAT, INDONESIA TETAP KUAT

    Panglima Milenial Aceh berharap Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat dapat terus membangun komunikasi yang konstruktif untuk menemukan penyelesaian yang adil, bermartabat, dan sesuai hukum.

    Sejarah dihormati, adat dijaga, hukum ditegakkan, perdamaian dipelihara.

    Aceh yang damai dan bermartabat merupakan bagian penting dari kekuatan Indonesia.

    Panglima Milenial Aceh Teuku Musliadi (Bucek)

    Komentar
    Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
    • PANG LIMA MILENIAL ACEH: PENYELESAIAN POLEMIK BENDERA ACEH HARUS MELALUI JALUR SEJARAH, POLITIK, DAN HUKUM

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Terkini

    Topik Populer