Banda Aceh_Harian-RI.com
Ketua Kohati Badko HMI Aceh, Melati Sari Maisara, meminta Pemerintah Pusat melihat secara komplek terkait pergantian kepeimimpinan di Aceh dalam konteks keterwakilan kaum perempuan.
"Ada 10 kabupaten/kota yang belum ditunjuk calon penjabat (Pj) bupati oleh Pemerintah Pusat. Kami berharap ada keterwakilan perempuan yang akan mengisi jabatan tersebut," ucap Melati Sari Maisara dalam keterangan tertulis, Senin (1/8/2022).
Pihaknya meminta kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Mendagri untuk menetapkan Pj kepala daerah di Aceh yang berkompeten dan mempunyai kapabilitas. Namun demikian, katanya, tidak semuanya Pj bupati itu ditunjuk dari kaum laki-laki, namun juga harus ada keterwakilan dari perempuan Aceh.
"Ini memiliki alasan yang kuat mengingat dalam periodesasi sejarah di Aceh, kita telah membuktikan bahwa kehadiran perempuan dalam ruang-ruang kepemimpinan di Aceh telah terbukti secara konkret jika kaum perempuan memiliki kompetensi dalam memimpin, melakukan perubahan, serta menerbitkan kebijakan-kebijakan yang mengedepankan asas-asas kepentingan rakyat," ujarnya.
Bila dilihat perempuan Aceh saat ini, kata Melati, banyak yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin. Dan tidak sedikit pula perempuan Aceh yang mencukupi syarat sebagai Pj bupati.
"Ini membuktikan bahwa perempuan Aceh punya kapasitas baik secara intelektual ataupun kepemimpinan, khususnya di kabupaten/kota yang ada di Aceh," ujarnya.
Oleh karenanya, Melati meminta kepada Pemerintah Pusat agar mempertimbangkan keterwakilan perempuan Aceh dalam penempatan Pj bupati di Aceh.
"Sebab, ini akan menjadi contoh bagi masyarakat bahwa banyak perempuan yang bisa mengisi jabatan-jabatan penting di Aceh dan mampu menjalankan roda kepemipinan dengan penuh tanggung jawab," pungkasnya. (HR_RI-TOMI)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar