Pasalnya warga mengaku Silaban, dan purba warga dusun 4 desa Purba Baringin Kecamatan Pakkat, kbupaten humbahas7, SUMUT
Merasa kuatir dan ngaku tiga unit bangunan rumahnya hancur total
Bahkan pihak dinas sosial setempat buang badan alias tutup mata, tdk ada sepeserpun sebagai hak dan kewajiban selaku pemerintah, dan sebaliknya sebagai hak sebagai sipil, warga negara republik Indonesia, terpaksa warga pindah dan mmbangun rumah Nyan masing masing
Masih penuturan korban atau warga sekitarnya
Rusaknya jalan lintas propinsi ini, sudah cukup parah dan di perbaiki, namun perbaikan itu Tdk sesuai SOP, shingga mudah rusak, dikarenakan diduga kuat debit air nya tidak terurus pihak pemerintah lambat menangani, shingga perbaikan jalan tersebut mmbuat semakin besar kerugian
Tapi, siapa bilang wang atau dana pemerintah tdk ada??
Sudah 3 kali jalan Lintas diperbaiki hanya kwalitas nya cukup buruk
Nampak Dlm gmbar jurang jalan dalam sekali, dan tiga rumah ditelan kerusakan longsor jalan, Peristiwa ini sekitar dari tahun 2018,hingga sampai sekarang, tanpa perhatian pemerintah daerah, baik kbupaten
Memang Korban jiwa tdk ada, medya setempat mengaku longsor dan lmbatnya perbaikan
Masih pengakuan pemerintah desa dan mmbenarkan adanya korban, dan longsornya jalan lintas sumut (propinsi)
Hal ini warga keadaan terpaksa mmbangun rumah kediamannya, shingga warga jadi jatuh miskin ujar warga setempat dicelah celah warung kopi disekitar lokasi longsor
Untuk itu lah warga lewat Medya, memberikan informasi dan meminta solusi kepada pemerintah atas kelalaian, lmbatnya perbaikan jalan umum
Diduga kuat jalan umum akan putus dan sulit mmbuat jalan Alternativ
Bukan hanya warga yg tiga kk tadi yg alami kerusakan, sehubungan samping jalan adalah pemukiman warga dan bakal longsor, mohon pemerintah selekas mungkin dicek dan recek Info ini, ujar warga sekitar pd awak Medya
UUD45, disana juga selaku warga negara berhak meminta hak hidup, hak sehat dan hak Sejahtera
Andaikata permintaan warga sekitarnya tdk diterge, atau diabaikan atas tuntutan, somasi, barang kali akan dilanjutk ke pihak lebih tinggi, gugatan Class action
Karena warga merasa dan menganggap merugi, ungkap masyakat
Jika tdk percaya pihak pemerintah, Silakan dicek kelkokasi dan Pemkab nya dipanggil
Ini masalah hak dan kewajiban Negara, selaku pengelola negara, pemerintah penyelenggara negara wajib mensejahterakan masyarakat, ujar warga mengulangi pd awak Medya
Hingga berita ini tahap awal akan diconfirmasikan dgn waktu hari yg berbeda ke pihak pemkab
MARI kita ikuti perkmbangan Medya terus membantu informadi perpanjangan tangan Dari bawah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar