DELI SERDANG_Harian-RI.com
Sosialisasi Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila terus digencarkan kesekolah sekolah guna menjunjung tinggi dan menjaga nilai nilai Pancasila di dalam kebhinekaan menjalani kehidupan diruang lingkup masyarakat pendidikan.
Hal ini terlihat saat Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan (Korwilcam) Lubuk Pakam, Dr. Tikwan Siregar, didampingi Ketua Musyawarah Kerja Kepala-kepala Sekolah Dasar (MKKKS) Kecamatan Lubuk Pakam tingkat SD Joko Hartoyo, S.Pd, melakukan kegiatan sosialisasi Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila Rabu, (23/08/ 2023) di SDN 104244 Desa Jati Sari Kecamatan Lubuk Pakam untuk jenjang Pendidikan Dasar pada Pelaksanaan Kurikulum Merdeka.
Disela sela kegiatan tersebut Korwilcam Lubuk Pakam, Dr. Tikwan Siregar kepada awak media menerangkan bahwa Sebelum dilaksanakan giat hari ini, Kepala Dinas Pendidkan telah menghadiri kegiatan sosialisasi BTU di Jakarta pada beberapa hari yang guna melanjutkan kerangka kerja terkait Penyusunan buku dalam agenda menunjang proses belajar mengajar pendidikan Pancasila, melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan dan Teknologi ( Kemendikbudristek ) Nomor: 026.C/H/P 2023, tanggal 24 Juli 2023.
“ Sosialisasi BTU Pendidikan Pancasila jenjang pendidikan dasar pelaksana Kurikulum Merdeka amat penting disosialisasikan, hal ini kami melanjutkan apa yang telah diarahkan Kepada Dinas kepada kami, kemarinkan Pak Kadis sudah ikut menghadiri kegiatan sosialisasi BTU di Jakarta yang diselenggarakan oleh BPIP bekerjasama dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan dan Teknologi”,
Tikwan Siregar juga menambahkan, dengan hadirnya materi pendidikan Pancasila dalam suatu BTU, maka penanaman nilai-nilai Pancasila dapat kembali dilakukan kepada generasi penerus bangsa yang sempat terputus selama dua dekade Pasca Reformasi 1998. Hal ini juga bersamaan dengan penghapusan pendidikan Pancasila sebagai mata ajar wajib dalam Kurikulum Nasional.
“Menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah pembiasaan guna memberi ruang kepada setiap warga negara untuk mengaktualisasikan dirinya menjadi warga negara yang baik. Mengatur seseorang atau sekelompok orang menjadi warga negara Indonesia yang baik. Bagaimana menurut kepentingan sekelompok orang dapat dilakukan atau disampaikan dengan baik dan benar. Tidak memaksakan kehendak untuk kepentingan pribadinya”, tutur Dr. Tikwan.
Sementara itu diwaktu yang sama, Joko Hartoyo juga menegaskan bahwa BTU Pendidikan Pancasila bagi guru dan murid untuk melaksanakan nilai-nilai luhur budaya bangsanya sebagai penuntun sikap dan berperilaku dalam kehidupan
Mengingat bahwa BTU Pendidikan Pancasila diperuntukkan bagi guru dan murid, maka diharapkan dapat membantu dan mengantarkan para guru, khususnya guru Pendidikan Pancasila mengetahui, memahami, dan melaksanakan nilai-nilai luhur budaya bangsanya sebagai penuntun sikap dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia,” ujar Joko.
Ketua MKKKS SD juga mengatakan bahwa ada juga seseorang atau sekelompok orang yang memaksakan kehendak dan keinginannya untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa melihat kepentingan orang lain.
“Sebagai salah satu contoh dengan hadirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), berharap bisa membantu Pemerintah atau Sekolah untuk memberikan perbaikan. Akan tetapi tidak sedikit justru lembaga ini malah memperkeruh suasana”, sebut Joko lagi.
“Gayanya yang anggar premanisme berseragam, datang dengan gaya yang seolah olah dia bisa segalanya, biasanya mereka bergerombol karena memang kemampuan personal mereka juga rendah”, tegasnya.
Masih menurut Ketua MKKKS, LSM pada hakekatnya bertujuan baik, namun sekarang banyak oknum yang memanfaatkan peran LSM untuk tujuan keuntungan pribadi atau kelompok saja, bahkan dijadikan alat premanisme.
Para oknum LSM ini tak jarang beroperasi di kantor-kantor kecamatan dan sekolah-sekolah, seragamnya pun beragam, ada yang menyerupai militer ada pula yang menyerupai aparat hukum lainnya.
“Mereka (oknum wartawan dan oknum LSM) ini sering datang ke sekolah untuk minta jatah Dana BOS dan atau menjajakan jualannya (jual Buku dan jual papan data sekolah) yang tidak dibutuhkan. Seolah-olah mereka juga harus mendapatkan bagian,” tutup Joko.( Rahmadi Saputra )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar