Batam_Harian-RI.com - Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu dari delapan area monitoring center for prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga prosesnya harus sesuai ketentuan yang berlaku
Demikian pesan Sekretaris Daerah Kota Batam H Jefridin, mewakili Wali Kota Batam Muhammad Rudi (HMR), membuka Bimbingan Teknis Manajemen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, di Hotel Santika Batamcentre, Senin (20/11/2023).
Dipaparkannya tata cara pengadaan barang/jasa pemerintahan diamanatkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12, Tahun 2021, yang merupakan perubahan terhadap Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Dalam Perpres ini mengatur tentang tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah yang sederhana, jelas dan komprehensif.
"Saya atas nama Wali Kota Batam (HMR), berpesan ikuti bimtek ini dengan baik," pesan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam tersebut.
Diyakininya bahwa pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan Pemko Batam sudah paham akan ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintahan.
Namun dengan adanya perubahan perpres ini tentu ada ketentuan yang berubah dalam tata cara pengadaan barang/jasa.
"Saya yakin bahwa para pejabat Eselon III yang mengikuti Bimtek ini sudah paham, tapi tentunya ada perubahan. Untuk itu apa yang disampaikan narasumber nanti jika ada yang tidak dipahami silakan bertanya," ujarnya.
Setelah mengikuti Bimtek ini diharapkan PPK di lingkungan Pemko Batam dapat memahami manajemen kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan.
Ketua panitia penyelengara Kabid Pengembangan Bidang Aparatur Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam Ikbal S menyampaikan, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang memadai terkait pengadaan manajemen kontrak dan memastikan, SDM tahu dan paham terhadap pengadaan barang dan jasa.
"Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang merupakan pejabat di lingkungan Pemko Batam dengan mengundang narasumber yang direkomendasikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," tuturnya.
Adapun narasumber pada pelaksanaan bimtek ini mendatangkan dari Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP) Ahmad Feri Tanjung dan Jufri Antoni, serta Direktur CV Artha Mandiri Mulia Cut Mulyati. (Nursalim Turatea).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar