Banda Aceh_Harian-RI.com
Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Aceh, Dimas KHS AMF, melalui siaran pers pada Sabtu (29/11/2025), mendesak Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Camat Mesjid Raya, serta Pemerintah Gampong Neuheun untuk segera melakukan pendataan ulang dan mendaur ulang penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Tuntutan ini terutama difokuskan pada wilayah Perumnas Ujong Batee, Desa Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar.
Dimas menegaskan masih banyak warga yang benar–benar membutuhkan bantuan namun tidak tersentuh program apa pun, seperti PKH, BLT Kesra, maupun BPNT Kesra. Sementara itu, sejumlah penerima yang tercatat justru dinilai tidak memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.
“Masih ada masyarakat yang hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan, tetapi tidak pernah mendapatkan bantuan apa pun. Padahal aturan pemerintah sudah jelas: penerima harus WNI yang memiliki identitas sah, terdaftar dalam DTKS, bukan ASN, TNI, Polri, maupun pegawai dengan penghasilan tetap, dan tidak sedang menerima bantuan serupa. Khusus PKH dan BPNT, bantuan diprioritaskan bagi keluarga dengan ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas berat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti adanya indikasi ketidaktepatan sasaran, di mana penerima bantuan diduga tidak memenuhi kategori miskin atau rentan miskin. Sementara warga yang berulang kali mengurus surat keterangan tidak mampu tetap tidak masuk dalam daftar penerima.
“Ini tidak boleh dibiarkan. Ini harus menjadi pekerjaan bersama, baik Pemkab Aceh Besar, Camat Mesjid Raya, Pemerintah Gampong Neuheun, pemerintah Aceh hingga pemerintah pusat,” ujarnya.
Dimas menegaskan kembali seruan Presiden RI, Prabowo Subianto, mengenai pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial agar benar-benar menyentuh masyarakat kurang mampu.
“Jika kita ingin masyarakat hidup adil dan sejahtera, maka penyaluran PKH, BLT, BPNT, termasuk bantuan rumah dhuafa dan rehab rumah, harus benar-benar tepat sasaran. Jangan ada lagi praktik memilih-milih penerima berdasarkan kedekatan keluarga, kerabat, atau kelompok tertentu. Itu jelas bentuk kolusi dan nepotisme yang harus diberantas, khususnya di Aceh,” tegas Ketua IWOI Aceh sekaligus Pimpinan Media RI Group tersebut.
Ia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar