IDI_Harian-RI.com
Tiga dekade otonomi daerah (Otda) berjalan di Indonesia, namun tantangannya justru semakin kompleks.
Di Aceh Timur, momentum Hari Otonomi Daerah Ke XXX Tahun 2026 dimanfaatkan untuk menegaskan satu pesan yang mendesak yakni daerah tidak boleh berjalan sendiri.
Pesan itu disampaikan langsung oleh Kapolres Aceh Timur, AKBP Irwan Kurniadi, SIK saat membacakan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Jenderal Polisi (Purn) Prof H Muhammad Tito Karnavian, Senin (27/4/2026).
"Sinkronisasi program pusat dan daerah menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran," tegasnya.
Tahun ini, otonomi daerah dihadapkan pada delapan klaster prioritas nasional yang harus dijawab oleh setiap pemerintah kabupaten dan kota tanpa terkecuali, termasuk Aceh Timur.
Kedelapan klaster ini adalah cermin dari persoalan nyata yang masih dihadapi jutaan warga di daerah dan Aceh Timur.
Tentu dengan segala potensi sekaligus tantangannya, tidak luput dari tanggung jawab tersebut.
Salah satu kritik substansial yang mengemuka adalah soal wajah birokrasi daerah yang kerap lamban dan tidak adaptif.
Kapolres Aceh Timur menegaskan bahwa di era transformasi digital ini, birokrasi tidak lagi punya ruang untuk bergerak lambat.
"Birokrasi harus lincah dan berorientasi hasil. Pelayanan publik harus semakin mudah diakses masyarakat," ujarnya.
Reformasi birokrasi berbasis hasil yang didukung digitalisasi terintegrasi disebut bukan lagi sekadar agenda wacana.
Melainkan tuntutan yang harus segera diwujudkan agar pemerintahan daerah benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selama ini, pemerintah daerah kerap hanya dipandang sebagai pelaksana kebijakan dari pusat.
Kini, daerah dituntut tampil sebagai mitra aktif turut merumuskan kebijakan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keunggulan lokal.
Ini bukan sekadar perubahan kata-kata. Ini perubahan postur.
Bagi Aceh Timur yang tengah berpacu memulihkan diri pasca banjir sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, perubahan paradigma ini menjadi sangat relevan.
"Otonomi daerah harus mampu melahirkan inovasi. Dari daerah, kita bangun Indonesia yang lebih adil dan merata," pungkas AKBP Irwan Kurniadi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar