Banda Aceh_Harian-RI.com
Mahasiswa Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Ar-Raniry turut berkontribusi aktif dalam proses penyusunan policy brief bertajuk “Suara Perempuan untuk RKPA 2027”, yang disusun melalui forum diskusi bersama berbagai organisasi perempuan dan simpul Balai Syura Aceh.
Keterlibatan mahasiswa PMI terlihat dalam kegiatan “Diskusi Bersama: Suara Perempuan di Musrenbang Aceh 2026” yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom pada 22 April 2026. Forum ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan berbagai usulan berbasis kebutuhan perempuan yang kemudian diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Policy brief tersebut tidak hanya menjadi dokumen advokasi, tetapi juga berhasil diserahkan secara langsung kepada Gubernur Aceh pada acara pembukaan Musrenbang RKPA 2027. Penyerahan dilakukan oleh Ketua Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh, Dr. Hj. Rasyidah, M.Ag, yang juga merupakan Ketua Program Studi PMI UIN Ar-Raniry.
Dokumen ini memuat berbagai isu strategis perempuan di Aceh, mulai dari kemiskinan berbasis gender, perlindungan perempuan dan anak, hingga partisipasi perempuan dalam pembangunan dan penanggulangan bencana. Dalam ringkasan eksekutif disebutkan bahwa terdapat lima agenda utama penguatan peran perempuan, di antaranya penguatan agensi perempuan dalam pengentasan kemiskinan, pembangunan perdamaian, kepemimpinan perempuan, pengelolaan sumber daya alam dan kebencanaan, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan .
Selain itu, policy brief ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi konkret kepada Pemerintah Aceh, seperti penguatan pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana, peningkatan perlindungan perempuan dan anak, hingga dukungan terhadap ekonomi kelompok perempuan melalui UMKM dan pengelolaan sumber daya alam .
Keterlibatan mahasiswa PMI dalam proses ini menunjukkan peran aktif generasi muda dalam advokasi kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan. Tidak hanya sebagai peserta, mahasiswa juga belajar langsung bagaimana proses perumusan kebijakan berbasis partisipasi masyarakat dilakukan secara nyata.
Ketua Presidium Balai Syura menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah terlibat. Ia berharap mahasiswa PMI terus mengasah kepekaan sosial, berpikir kritis, dan berani menyuarakan aspirasi kelompok rentan, khususnya perempuan.
“Ini bukan sekadar kehadiran, tetapi bagian dari proses pembelajaran advokasi yang sesungguhnya. Mahasiswa harus terus menjadi agen perubahan dalam pembangunan masyarakat,” ungkapnya.
Kegiatan ini juga menjadi bukti sinergi antara akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah dalam mendorong pembangunan Aceh yang lebih inklusif dan responsif gender.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar