BANDA ACEH_Harian-RI.com
Ketua Umum Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh Tgk. Subki Muhammad Bintang, mengeluarkan pernyataan resmi menyoroti kondisi keuangan Aceh yang terus menyusut drastis selama dua dekade terakhir. Berdasarkan data lengkap APBA dan SiLPA 2008–2026, ia menegaskan penurunan ini bukan hanya karena aturan pusat, tetapi utama akibat kelemahan sistem pengelolaan di daerah sendiri.
"Dalam 20 tahun, anggaran turun dari Rp 18,2 Triliun jadi tinggal Rp 10,4 Triliun. Sisa dana SiLPA yang dulu Rp 4,2 Triliun, kini tersisa hanya Rp 150 Miliar saja. Ini sinyal bahaya besar bagi masa depan pembangunan Aceh," tegas Ketua Umum PBA.
DATA LENGKAP SILPA 20 TAHUN TERAKHIR
Tahun Total APBA Nilai SiLPA Keterangan
2008 18,20 T 4,21 T Puncak Dana Otsus 2%
2012 16,80 T 3,42 T Mulai penurunan bertahap
2016 14,70 T 2,88 T Alokasi disesuaikan
2020 13,10 T 3,96 T Serapan rendah
2022 12,40 T 1,30 T Otsus turun jadi 1%
2024 11,10 T 0,38 T Sangat minim sisa dana
2026 10,40 T 0,15 T Terendah sejarah
FAKTA PENTING: Berkurang Rp 7,8 TRILIUN atau hampir 43% dari masa awal Otonomi Khusus.
5 KEBOCORAN & Kelemahan SISTEM SAAT INI
1. Pendapatan Asli Aceh Lemah: Potensi tambang, gas, pajak kendaraan belum tergali maksimal, diduga kebocoran pajak capai Rp 45 Miliar/tahun .
2. Belanja Tidak Tepat Sasaran: 65% dana habis untuk gaji & operasional birokrasi, hanya 35% untuk jalan, sekolah & kesehatan.
3. Serapan Lambat: Rata-rata cuma 60–70%, uang dikembalikan ke pusat, lalu tahun depan anggaran dipotong lagi.
4. Sistem Nonitemized: Dana besar diterima tanpa rincian, sulit diawasi penggunaannya.
5. Aset Daerah Menganggur: Ribuan aset tanah & gedung belum dimanfaatkan jadi pendapatan .
PERMINTAAN RESMI KETUA UMUM PBA
"Kami minta dengan hormat kepada Pemerintah Aceh dan DPR Aceh: Segera PERBAIKI TOTAL SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN sebelum masa Otsus habis 2027!"
5 POIN PERBAIKAN YANG DIMINTA:
1. Ubah sistem anggaran menjadi Itemized / Dirinci, agar setiap rupiah tercatat jelas kemana perginya .
2. Bentuk tim khusus Pemulihan Pendapatan, kejar tunggakan pajak & kelola tambang milik Aceh sendiri.
3. Pangkas belanja operasional, alihkan ke pembangunan rakyat.
4. Terapkan transparansi penuh: semua data APBA & realisasi dipublikasikan setiap bulan.
5. Tingkatkan kapasitas SDM keuangan agar serapan cepat dan tepat sasaran .
"Jangan sampai sejarah mencatat: Dana Otsus habis, Aceh belum mandiri. Uang rakyat harus kembali menjadi kesejahteraan rakyat, bukan habis di meja birokrasi," tutup Tgk. Subki.
Dikeluarkan oleh :
LEMBAGA PEUMULIA BANGSA ATJEH (PBA)
Bidang Informasi & Pengawasan Pembangunan
🗓️ 13 Mei 2026
Tidak ada komentar:
Posting Komentar