ACEH NAD_Harian-RI.com
Isu keterbukaan informasi publik dan transparansi dalam pengelolaan publikasi desa menjadi sorotan. Diduga selama ini masih ditemukan praktik yang tidak transparan dan tidak terbuka, bahkan terjadi kesenjangan komunikasi antara rekan senior dan junior di lingkungan pers dari berbagai kalangan media.
Hal ini kemudian mengemuka dalam diskusi terkait Forum Diskusi Kelompok (FGD) publikasi desa yang digelar untuk mendorong keterbukaan informasi dan transparansi bagi masyarakat luas. Namun di sisi lain, muncul pula dugaan adanya oknum—baik dari kalangan wartawan maupun pihak senior—yang dinilai bersikap rakus dan serakah dalam mengelola informasi dan kesempatan yang ada.
Merespons hal tersebut, Sofyan RI. Jurnalis Aceh sekaligus Koordinator Liputan Media harian RI menegaskan sikapnya terkait etika dan kebersamaan di dunia pers.
“Perlu saya tegaskan kepada para kawan-kawan semua: mari kita bersinergi, mari kita terbuka, dan mari kita luruskan hak-hak kawan serta hak-hak sahabat. Jangan kita manfaatkan kesempatan ini, apalagi mengambilnya untuk keuntungan pribadi. Karena itu semua adalah hak kawan-kawan kita bersama,” tegas Sofyan RI
Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban lembaga pemerintah atau desa, tetapi juga harus dipegang teguh oleh insan pers sendiri. Transparansi harus dimulai dari internal media agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
“Jangan sampai ada praktik yang merugikan rekan sejawat hanya demi kepentingan pribadi. Pers harus bersih, adil, dan saling menghormati hak satu sama lain,” pungkasnya.
Pernyataan ini diharapkan menjadi pengingat bersama agar seluruh elemen media dapat bekerja secara profesional, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, dan mengedepankan kepentingan publik di atas segala hal.
Laporan: Sofyan RI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar