BANDA ACEH_Harian-RI.com
Pelaksanaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Dinas Pendidikan Aceh menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya proses pengadaan yang dilakukan sebelum petunjuk teknis resmi diterbitkan pemerintah pusat.
Berdasarkan pemberitaan yang terbit pada 17 Juli 2025, proyek DAK Fisik Dinas Pendidikan Aceh disebut telah memiliki 588 paket pekerjaan dengan total nilai sekitar Rp139,1 miliar. Paket-paket tersebut berkaitan dengan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk pengadaan alat praktik untuk sekolah kejuruan serta pekerjaan fisik lainnya.
Salah satu persoalan yang disorot adalah dugaan bahwa sejumlah proses pengadaan, termasuk pengadaan alat praktik untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), telah lebih dahulu berkontrak pada awal 2025. Sementara itu, petunjuk teknis pelaksanaan DAK Fisik 2025 disebut baru diterbitkan pemerintah pusat pada 16 Juni 2025. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai dasar dan mekanisme pelaksanaan pengadaan sebelum juknis resmi tersedia.
Sorotan terhadap proyek tersebut tidak berhenti pada persoalan waktu. Berdasarkan laporan media lain, terdapat pula pertanyaan mengenai penggunaan sistem e-katalog dalam sebagian besar pengadaan barang dan jasa DAK Fisik. Kepala Dinas Pendidikan Aceh saat itu disebut belum memberikan penjelasan kepada media terkait persoalan tersebut.
Di sisi lain, struktur anggaran Dinas Pendidikan Aceh pada 2025 menunjukkan besarnya dana yang dikelola. Total anggaran disebut mencapai sekitar Rp2,78 triliun, namun hanya sekitar Rp223 miliar atau 8 persen yang dialokasikan untuk belanja modal, termasuk pembangunan gedung, rehabilitasi sekolah, dan pengadaan peralatan pendidikan. Sementara belanja pegawai mencapai sekitar Rp1,99 triliun atau 72 persen dari total anggaran.
Dalam perkembangan pemberitaan lain, proyek DAK Fisik pendidikan tahun 2025 juga disorot karena adanya dugaan paket proyek yang telah dikontrak sebelum juknis resmi terbit, penggunaan mekanisme pengadaan tertentu dalam jumlah besar, serta dugaan penguasaan banyak paket oleh perusahaan tertentu. Namun, informasi tersebut masih merupakan dugaan dan sorotan media, sehingga perlu pembuktian lebih lanjut oleh aparat pengawasan dan penegak hukum.
Dengan demikian, kasus ini perlu dilihat secara hati-hati. Berdasarkan informasi yang tersedia, belum ada putusan pengadilan atau keterangan resmi yang menyatakan bahwa proyek DAK Fisik Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Aceh tersebut telah terbukti sebagai tindak pidana korupsi. Meski begitu, dugaan pelaksanaan pengadaan sebelum juknis resmi terbit serta pertanyaan mengenai mekanisme pengadaan menjadi persoalan yang patut diklarifikasi secara terbuka oleh pihak terkait.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar