Banda Aceh_Harian-RI.com
Ketua Umum Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA), Subki Mohammad Bintang, memohon kepada Presiden Republik Indonesia dan seluruh jajaran pemerintahan agar tidak mengeluarkan kebijakan maupun perintah yang bersifat menindas, serta sama sekali tidak menggunakan pendekatan militer dalam menanggapi aspirasi rakyat Aceh.
Beliau menjelaskan, apa yang terjadi belakangan ini bukanlah pemberontakan, melainkan luapan kekecewaan yang mendalam atas janji-janji kekhususan serta keistimewaan Aceh yang belum terwujud sepenuhnya. Selama 21 tahun perdamaian, rakyat terus menanti pelaksanaan hak-hak istimewa yang dijamin dalam kesepakatan damai, namun kenyataannya masih banyak yang belum terealisasi secara nyata di tengah kehidupan masyarakat.
"Kami memohon kepada Bapak Presiden: janganlah menindas rakyat yang menyuarakan haknya. Jangan pula menggunakan pendekatan militer terhadap kami. Suara yang terdengar ini bukanlah suara perang, melainkan suara hati yang kecewa karena janji kekhususan dan keistimewaan Aceh belum dirasakan sepenuhnya oleh rakyat," ujar Subki Mohammad Bintang.
Pendekatan senjata pernah berlangsung puluhan tahun di tanah ini, dan semua tahu betapa mahalnya harga yang dibayar. Jangan biarkan sejarah kelam itu terulang hanya karena kekecewaan atas janji yang tak ditepati.
Perdamaian yang kokoh tidak dibangun di atas rasa takut maupun kekuatan senjata, melainkan di atas keadilan, kepercayaan, dan pemenuhan hak-hak kekhususan Aceh yang telah disepakati. Jika ada ketidakpuasan yang muncul, hendaknya dijawab dengan dialog yang tulus, bukan dengan kekuatan yang menekan.
"Dengarkanlah suara kami, duduklah bersama kami, dan tepati segala janji kekhususan serta keistimewaan Aceh. Bukan dengan senjata rakyat ini ditenangkan, melainkan dengan menegakkan keadilan dan memenuhi hak-haknya. Itulah jalan menuju kedamaian yang sejati," tegas beliau.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar