Penulis : Khalil Dasli, S.E., M.Si
Ada saatnya sebuah daerah berhenti menoleh ke belakang dan mulai melihat ke depan dengan percaya diri. Aceh sedang berada di momen itu. Setelah konflik panjang, tsunami, dan bencana banjir terbaru, Aceh terus bergerak. Kebijakan yang kini dijalankan pemerintah, dari pusat hingga daerah, menunjukkan arah yang jelas: pulih cepat, lalu tumbuh mandiri.
Kepemimpinan yang Menggerakkan
Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) mendorong pemerintah daerah dan SKPA untuk memacu penggunaan dana Transfer ke Daerah bagi pemulihan pascabencana. Ini sikap kepemimpinan yang patut didukung. Seruan untuk mengoptimalkan anggaran menunjukkan komitmen agar setiap rupiah cepat berubah menjadi manfaat bagi warga.
Dukungan pusat juga nyata. Kemendagri menyiapkan acuan terpadu pemulihan Aceh, Sumut, dan Sumbar. Satgas pemulihan bekerja di lapangan, dan pemerintah menyebut 71 lokasi hunian tetap sudah berstatus siap bangun. Layanan publik telah beroperasi normal, dan Jembatan Kuta Blang di Bireuen sudah 99,14 persen selesai. Kolaborasi pusat dan daerah seperti ini adalah fondasi pemulihan yang kokoh.
Dana Otsus: Investasi yang Kini Berbuah
Sejak 2008, dana Otsus menjadi modal pembangunan yang meletakkan banyak fondasi: infrastruktur, layanan pendidikan, dan kesehatan. Kini, menjelang berakhirnya skema tersebut, Tim Kajian Wali Nanggroe sudah merumuskan penguatan MoU Helsinki dengan fokus pada dana Otsus dan kewenangan daerah. Langkah antisipatif ini menunjukkan bahwa Aceh tidak menunggu di tepi persimpangan. Aceh mempersiapkan diri sejak dini.
Kebijakan yang Menyentuh Ekonomi Rakyat
Yang menggembirakan, arah kebijakan menyentuh sektor yang paling menentukan bagi penghidupan warga.
Pemulihan tambak dan lahan. Pemerintah menargetkan pemulihan 15 ribu hektare tambak korban bencana hingga akhir 2026. Target sebesar ini menandakan keseriusan menghidupkan kembali sumber pendapatan masyarakat pesisir.
Penguatan sektor keuangan. Bank Aceh Syariah bersama LPPI sedang mempercepat kesiapan menjadi bank devisa. Bila tercapai, ini akan membuka jalan bagi eksportir lokal untuk bertransaksi lewat bank milik daerah sendiri.
Pemberdayaan UMKM perempuan. Pembiayaan dan pendampingan dari PNM dan OJK telah menjangkau 268 ribu nasabah. Ini contoh bagaimana kebijakan inklusif membangun ekonomi dari akar rumput.
Ekonomi kreatif dan produk unggulan. Aceh disiapkan menjadi motor penggerak ekonomi kreatif, sementara kepiting soka dari Banda Aceh sudah menembus pasar internasional. Pemerintah punya alasan kuat untuk terus mendorong hilirisasi produk lokal seperti ini.
Penegakan tata kelola distribusi. Sidak yang menemukan tangki modifikasi dalam kasus kelangkaan BBM subsidi menunjukkan aparat bergerak menjaga hak masyarakat kecil. Pengawasan seperti ini layak diteruskan.
Damai sebagai Modal Ekonomi
Peringatan Hari Damai Aceh ke-21 mengingatkan kita bahwa perdamaian adalah aset ekonomi terbesar. Aparat dan pemerintah bergerak menjaga situasi tetap terkendali, dan langkah meluruskan kabar bohong yang beredar melalui cek fakta membantu menjaga kepercayaan publik dan pelaku usaha. Stabilitas yang terjaga membuat investor, wisatawan, dan mitra pembangunan merasa aman untuk datang.
Menyongsong Aceh yang Mandiri
Kebijakan yang ada sudah menunjukkan tiga arah yang tepat, dan kini saatnya semua pihak bergandengan tangan memperkuatnya.
Dukung percepatan pemulihan. Setiap proyek hunian, sekolah, jembatan, dan tambak yang selesai adalah tambahan kepercayaan diri bagi warga.
Manfaatkan dana Otsus sebagai batu loncatan. Arahkan pada irigasi, pelabuhan, pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta pendidikan vokasi agar manfaatnya bertahan lama.
Dukung produk lokal. Dunia usaha, perbankan, dan masyarakat bisa menjadi mitra pemerintah dalam membawa kopi, hasil laut, dan produk kreatif Aceh ke pasar yang lebih luas.
Persimpangan ini bukan tanda bahaya, melainkan tanda bahwa Aceh sudah sampai di titik yang menjanjikan. Dengan kepemimpinan yang bergerak, dukungan pusat yang nyata, dan masyarakat yang tangguh, Aceh punya semua yang dibutuhkan untuk melangkah dari daerah penerima dana khusus menjadi daerah yang berdiri gagah di atas kekuatannya sendiri.
Tulisan ini menyajikan argumen dari sudut pandang pendukung kebijakan. Sebagai keseimbangan, pengamat lain menilai tantangan serapan anggaran dan pemulihan yang masih berjalan, misalnya siswa yang masih belajar di kelas darurat, layak terus dikritisi secara konstruktif. Beberapa fakta, terutama skema dan tahun berakhirnya Otsus, juga sebaiknya diverifikasi ke sumber resmi sebelum dipublikasikan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar