BANDA ACEH_Harian-RI.com
Program pembangunan rumah sakit regional di Aceh yang dirancang untuk memperkuat pelayanan kesehatan rujukan antarkabupaten hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan. Dari lima rumah sakit regional yang dibangun pemerintah, sejumlah proyek masih membutuhkan pembangunan lanjutan, bahkan ada yang belum dapat difungsikan secara optimal hingga 2026.
Lima rumah sakit regional tersebut berada di Meulaboh, Langsa, Bireuen, Tapaktuan dan Aceh Tengah. Pembangunan rumah sakit ini diharapkan mampu melayani masyarakat dari sejumlah kabupaten/kota di wilayah sekitarnya sehingga tidak seluruh pasien harus dirujuk ke Banda Aceh.
Menurut amatan tim asosiasi wartawan demokrasi indonesia(AWDI)Salah satu proyek yang paling mendapat sorotan adalah **RS Regional Cut Nyak Dhien di Meulaboh, Aceh Barat**. Bahkan proyek tersebut tidak sesuai dengan spesipikasi(Spec)dari mulai pondasi hingga besi tiang juga di rumah sakit regional beuren yang terbengkalai Rumah sakit ini dirancang untuk melayani masyarakat dari Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya dan Aceh Barat Daya.
Pembangunan rumah sakit tersebut telah berlangsung sejak sekitar 2016 dan sampai 2026 belum sepenuhnya rampung. Pemerintah Aceh bahkan kembali mengalokasikan anggaran sekitar **Rp90 miliar pada 2026** untuk melanjutkan pembangunan.
Pada Januari 2026, Pemkab Aceh Barat juga meminta dukungan anggaran kepada DPRA untuk mempercepat penyelesaian proyek tersebut. Pemerintah daerah berharap rumah sakit itu dapat diselesaikan dan mulai difungsikan secara penuh pada 2028.
Persoalan serupa terjadi pada **RS Regional Langsa**. Rumah sakit yang ditujukan untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang tersebut hingga 2026 belum dapat berfungsi sebagaimana tujuan awal pembangunannya.
Proyek RS Regional Langsa bahkan mendapat sorotan karena anggaran yang telah dikucurkan mencapai sekitar **Rp169 miliar**. Meski dana telah digelontorkan secara bertahap, pembangunan rumah sakit tersebut masih belum memberikan manfaat pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat.
Masalah juga muncul pada **RS Regional Bireuen** yang berada di kawasan Cot Buket, Kecamatan Peusangan. Proyek tersebut telah direncanakan sejak 2014 dan peletakan batu pertama dilakukan pada Oktober 2021.
Rumah sakit tersebut dirancang sebagai rumah sakit tipe B dengan kapasilitas sekitar 500 tempat tidur serta dilengkapi fasilitas ICU, NICU, PICU, kamar operasi, poliklinik dan IGD. Namun pembangunan hingga kini belum sepenuhnya tuntas bahkan terbengkalai dan kelanjutan proyeknya sempat menjadi persoalan.
Pada 2025, Wakil Ketua DPRA bahkan menyatakan pembangunan RS Regional Bireuen tidak dilanjutkan dan meminta Pemerintah Aceh melakukan evaluasi terhadap seluruh proyek rumah sakit regional agar pembangunan yang sudah menghabiskan anggaran tersebut tidak terus terbengkalai.
Sementara itu, **RS Regional dr. Yulidin Away Tapaktuan di Aceh Selatan** memiliki kondisi yang relatif berbeda. Rumah sakit tersebut telah menjalankan pelayanan kesehatan, tetapi pembangunan dan peningkatan fasilitas untuk memenuhi fungsi sebagai rumah sakit regional masih membutuhkan pekerjaan lanjutan.
Pada 2026, proses pembangunan lanjutan rumah sakit tersebut juga mendapat sorotan karena paket pekerjaan dengan pagu sekitar **Rp13,8 miliar** disebut mengalami keterlambatan dalam proses tender.
Adapun **RS Regional Aceh Tengah di kawasan Pegasing** merupakan salah satu proyek yang kondisinya lebih maju dibandingkan sejumlah rumah sakit regional lainnya. Pada September 2025, Pemerintah Aceh menyerahkan aset rumah sakit tersebut kepada Pemkab Aceh Tengah dengan nilai aset lebih dari **Rp151 miliar**.
Rumah sakit tersebut diproyeksikan namun disayangkan rumah sakit regional tersebut sempat rubuh menjadi rumah sakit rujukan regional bagi masyarakat Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara.
Kondisi lima rumah sakit regional tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan berskala regional di Aceh masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait pendanaan, kelanjutan pekerjaan konstruksi dan proses pengadaan.
Pemerintah Aceh pada 2026 juga meminta dukungan pemerintah pusat dan DPR RI untuk membantu menyelesaikan sejumlah rumah sakit regional yang pembangunannya telah berlangsung bertahun-tahun. Pemerintah berharap proyek-proyek tersebut tidak kembali tertunda dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
Program rumah sakit regional sendiri menjadi salah satu proyek strategis di bidang kesehatan Aceh. Namun, lamanya proses pembangunan membuat sejumlah pihak mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran apabila fasilitas yang telah dibangun belum dapat memberikan pelayanan secara optimal.
Karena itu, penyelesaian proyek-proyek tersebut dinilai membutuhkan kepastian anggaran, perencanaan yang matang serta pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan agar pembangunan rumah sakit regional tidak kembali mengalami keterlambatan.
Hingga 2026, **RS Regional Meulaboh, Langsa dan Bireuen masih menjadi tiga proyek yang paling menonjol karena belum tuntas atau belum dapat difungsikan secara optimal**, sementara RS Regional Tapaktuan masih membutuhkan pembangunan lanjutan. Di sisi lain, RS Regional Aceh Tengah telah memasuki tahap pengelolaan aset oleh pemerintah daerah
Merurut penelusuran Tim asosiasi wartawan demokrasi indonesia (AWDI ACEH) lima rumah sakit regional di lima kabupaten aceh barat, aceh selatan, bireuen, aceh tengah dan langsa seharusnya pada tahun 2023 - 2024 sudah beroprasi yang mana kegunaannya untuk melayani masyarakat terdekat(kabupaten yang terdekat dengan rumah sakit regional tersebut) namun hingga tahun 2026 rumah sakit regional belum juga beroprasi bahkan rumah sakit regional di bireuen terbengkalai, ada beberapa bahan di RS regional aceh barat yang tidak sesuai dengan spech seperti pondasi dan tiang besi yang tidak sesuai dengan spech
Menurut pantauan tim AWDI ACEH ada dugaan penyelewengan dana(korupsi) sehingga ada dugaan negara di rugikan ratusan miliar, APH(aparat penegak hukum) seperti kejaksaan, kepolisian, BPK dan KPK segera diminta mengusut proyek pembangunan rumah sakit regional yang di bangun di lima kabupaten ujar salah satu tokoh LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN AKTIVIS INDONESIA JULIANTA SEMBIRING SH MH 22 semtember 2026
Ia jg mengakan tidak bisa dibiarkan begitu saja terkait lima RS regional yang jelas jelas menjadi sorotan publik hingga tahun 2026 ini kelima rumah sakit regional tersebut belum juga beroprasi sebagaiman seharusnya lima rumah sakit regional tersebut sudah beroprasi pada tahun 2023 tapi kenyataannya hingga saat ini tahun 2026 belum juga beroprasi bahkan proyek pembangunan tersebut belum tuntas malah ada sejumlah pejabat yang kembali mengajukan proyek pembangunan RS regional tersebut untuk kembali di anggarkan agar dapat segera di selesaikan.
Yang menjadi pertanyaan publik dan juga kami para LEMBAGA khusus nya lembaga BANTUAN HUKUM DAN AKTIVIS INDONESIA mengapa harus di anggarkan lagi sementara anggaran sebelumnya sudah habis namun RS regional tak kunjung selesai sehingga belum dapat di nikmati oleh masyarakat, maka kami meminta aparat penegak hukum untuk segera mengusut lima proyek regional tersebut, kami yakin bahwasanya kelima rumah sakit tersebut ada dugaan penyelewengan anggaran(korupsi) sehingga negara dirugikan ujar ketuan LBH DAN AKTIVITAS INDONESIA JULIANTA SEMBIRING SH MH
Tidak ada komentar:
Posting Komentar