Penunjukan TNI Aktif Jadi PJ Kepala Daerah Diperkirakan Berpotensi Menimbulkan Masalah Hukum dan Tidak Ada Pijakan Konstitusionalnya, Begini Kata Pakar Hukum ( Prof Dr KH Sutan Nasomal S.Pdi SH MH )

Jakarta_Harian-RI.com

Penunjukan anggota TNI aktif yang diperkirakan akan menjabat menjadi penjabat (Pj) kepala daerah dinilai tidak ada dasar hukumnya. Padahal Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan bisa menjabat setelah tidak aktif.

"Penunjukan pejabat dari unsur prajurit TNI aktif tidak tersedia pijakan konstitusionalnya", ujar pakar hukum pidana UIPM Kualalumpur Malaysia Prof Dr KH Sutan Nasomal kepada Harian-RI.com Minggu 29/Mei 2022 melalui pesan singkat WhatsApp.

terkait penunjukan dan pelantikan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sulawesi Tengah, Brigjen TNI Andi Chandra As'adudin sebagai penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat, Menurut Prof Dr KH Sutan Nasomal, pada prinsifnya sepanjang mengenai keterlibatan prajurit TNI aktif, MK telah membuat kaidah yang tertuang dalam putusan perkara  Nomor.15/PUU-XX/2022.

Pada hakekatnya prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritannya, itu adalah rumusan kaidah yang sifatnya "ekspresif verbis " Sehingga Menkopolhukum Mahfud MD tidak perlu lagi membangun serta memperluas tafsir selain yang telah dibuat oleh MK, Jelas Prof Dr KH Sutan Nasomal.

Prof Dr KH Nasomal S.Pdi SH MH juga Menjelaskan, Secara konstitional MK adalah lembaga negara satu satunya yang diberikan kewenangan untuk memberikan tafsir konstusional, yang sifatnya  mengikat semua pihak "result interpreter of the constitution", Ucap Prof Dr KH Sutan Nasomal S.Pdi SH MH

Disisi yang lain, kebijakan penunjukan prajurit TNI aktif jadi penjabat kepala daerah secara fundamental adalah melanggar  Ketetapan MPR Nomor. X/MPR/1998 tentang pokok pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan  dan normalisasi  kehidupan nadional  sebagai haluan negara , TAP MPR Nomor. V11/ MPR/2020 yang menegaskan bahwa TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah sesuai  dengan dan fungsi  masing masing,dan secara teoritik ini merupakan filodofis serta"Ratiolegis" sebagaimana terdapat dalam ketentuan norma pasal 47 ayat (1)UU No .34/2004 tentang TNI.

Prof Dr KH Sutan Nasomal berpendapat,secara teoritik maupun yuridis,mandat konstitusional yang dikirimkan MK kepada pemerintah  dalam berbagai pertimbangan  hukum diberbagai putusan MK adalah bersifat wajib dan mengikat,pertimbangan hukum dalam putusan MK adalah mempunyai daya mengikat serta wajib di untuk tindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Pertimbangan hukum MK terkait hal tersebut adalah bahwa jabatan ASN diisi dari pegawai ASN dan jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri.Pengisian jabatan ASN tertentu  yang berasal dari prajurit TNI  dan anggota Polri dilaksanakan pada instansi pusat.

Hal ini diatur dalam undang undang No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU.34/2004)dan undang undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia (UU 2/2002).

"Jika merujuk pada ketentuan  pasal 47 UU 34/2004 ditentukan pada pokoknya prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan ", jelas Prof Dr KH Sutan Nasomal.(HR-RI_STN/Redaksi)