![](https://2.bp.blogspot.com/-FK3qmarvowo/XmBaI1hcvuI/AAAAAAAAAGg/FPtH75wpH3IEuCZQjmIRWPIafXkZfN0eQCNcBGAsYHQ/s1600/300x250-kompas.jpg)
Padang_Harian-RI.com
Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat mempertanyakan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di APBD 2021 yang mencapai Rp483,6 miliar dan jumlah ini meningkat dibanding tahun 2020.
Juru bicara fraksi Gerindra Sumatera Barat Mesra saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban APBD Tahun 2021di Padang,Jumat mengatakan angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang Rp260,8 Miliar.
Menurut dia kecenderungan Silpa yang membengkak ini membuat pihaknya sedih karena di saat susah mendapatkan uang dan meningkatkan pendapatan daerah yang harusnya digunakan untuk pelayanan publik dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat, ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik.
"Kami meminta ada penerapan reward dan punishment atas OPD yang menyebabkan Silpa membengkak dan jika tidak ada sanksi maka dikhawatirkan Silpa akan lebih membengkak lagi," kata dia.
Selain itu fraksi Gerindra juga mempertanyakan soal tindak lanjut temuan BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat berkaitan dengan penanganan COVID-19 beberapa waktu lalu.
Menurut dia dalam LHP atas Laporan Keuangan tahun 2021, BPK mengatakan masih ada kelebihan pembayaran pengadaan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19 pada BPBD Sumbar sebesar Rp 5,4 Miliar lebih yang hingga hari ini belum ditagih.
"Mohon kejelasan Saudara Gubernur, kapan ini akan ditindaklanjuti dan diselesaikan?,” kata dia.
Pandangan umum ini merespon Nota Pengantar yang disampaikan Gubernur Mahyeldi dalam Rapat Paripurna tentang Pertanggungjawaban APBD tahun 2021, tiga hari sebelumnya dan secara keseluruhan, ada 19 poin berisi masukan dan pertanyaan yang disampaikan Fraksi Gerindra kepada Gubernur Sumbar.(HR-RI_ASEP)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar