Tiga kasus pelanggaran HAM berat Aceh sudah diserahkan ke Jaksa Agung
  • Jelajahi

    Best Viral Premium Blogger Templates

    Kode IT


    terkini

    Tiga kasus pelanggaran HAM berat Aceh sudah diserahkan ke Jaksa Agung

    Dimas ( Redaksi )
    15 Juli 2022, 7/15/2022 09:30:00 AM WIB Last Updated 2022-07-15T02:30:13Z

    Banda Aceh_Harian-RI.com-
    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Aceh menyatakan sebanyak tiga kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Tanah Rencong sudah diserahkan ke Jaksa Agung selaku penyidik untuk kemudian dapat ditindaklanjuti.

    Untuk kasus pelanggaran HAM berat itu memang semuanya kasus lama, saat konflik Aceh lalu.

    "Dari lima kasus pelanggaran HAM berat di Aceh, tiga di antaranya sudah kami serahkan ke Jaksa Agung," kata Kepala Komnas HAM Perwakilan Aceh Sepriady Utama, di Banda Aceh, Kamis.Kamis, 14 Juli 2022 18:53 WIB

    Sepriady menyebutkan tiga kasus peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diserahkan ke Jaksa Agung tersebut, yakni peristiwa Simpang KKA (Simpang Kraft) Aceh Utara, peristiwa Rumoh (Rumah) Geudong di Kabupaten Pidie, dan peristiwa Jambo Keupok di Kabupaten Aceh Selatan.

    Sedangkan dua kasus pelanggaran HAM berat lainnya yang belum diselesaikan, yakni peristiwa di Kabupaten Bener Meriah dan kasus penembakan di Bumi Flora, Kabupaten Aceh Timur.

    "Untuk kasus pelanggaran HAM berat itu memang semuanya kasus lama, saat konflik Aceh lalu," ujarnya.

    Sepriady menyampaikan, Komnas HAM melalui tim ad hoc sudah melakukan proses penyelidikan projustitia, kemudian hasil penyelidikan tersebut diserahkan kepada Jaksa Agung sesuai amanat UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

    "Sesuai peraturan perundang-undangan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang berat di Aceh kami serahkan ke Jaksa Agung dan selanjutnya tugas Jaksa Agung," katanya pula.dikutip dari Antaranews.Com. 

    Sepriady menuturkan, kasus pelanggaran HAM berat memang harus disinergikan dengan pengadilan dan pengungkapan kebenaran lewat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

    "Keterlibatan KKR itu penting karena tidak semua kasus diproses melalui pengadilan, melainkan juga ada pengungkapan kebenaran yang diakhiri dengan rekonsiliasi," demikian Sepriady Utama.(HR-RI.Rafli)
    Komentar
    Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
    • Tiga kasus pelanggaran HAM berat Aceh sudah diserahkan ke Jaksa Agung

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Terkini

    Topik Populer