Banda Aceh_Harian-RI.com
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Aceh, Dr Mazwar mengatakan, pihaknya akan terus berupaya mewujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pelayanan publik, pengaduan, penanganan masalah, dan data base dalam upaya memberikan layanan kepada masyarakat yang transparan, cepat, efektif dan efisien.
Ia mengaku pihaknya sudah melaksanakan percepatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Program Redistribusi Tanah, Sertipikasi Barang Milik Negara, dan Transformasi Digital.
"Saat ini kita sudah memetakan tanah di Provinsi Aceh sejumlah 1.128 desa lengkap dan untuk mewujudkan percepatan transformasi digital kami telah mendigitalkan Buku Tanah dan Surat Ukur mencapai lebih dari 93 persen," kata Mazwar pada peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) 2022, di halaman Kantor BPN Aceh, Senin (26/9/2022).
Selain itu, guna mencegah terjadinya praktik mafia tanah, pihaknya membangun inovasi pelayanan berbasis elektronik melalui Aplikasi Sipemanah.
Aplikasi tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan bekerja sama dengan Kepolisian Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh dengan membentuk Satgas Kejahatan Pertanahan.
Pihaknya juga Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyukseskan program ini dengan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui penyediaan anggaran PraPTSL.
"Serta membantu meringankan beban masyarakat dengan pengurangan atau bahkan penghapusan BPHTB sehingga target tahun 2025 seluruh bidang tanah di Aceh terdaftar," pungkasnya.
Sementara itu pada peringatan Hantaru 2022, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh menggelar upacara di Halaman Kantor BPN Aceh, Senin (26/9/2022).
Peringati Hantaru tersebut mengangkat tema “Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cepat, Berkualitas dan Tangguh”.
Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Asisten III Sekda Aceh, Dr H Iskandar AP SSos MSi mewakili Gubernur Aceh dan dihadir Ketua DPRA, Forkopimda Aceh, Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Dalam acara tersebut Asisten III Sekda Aceh, Iskandar membacakan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang, yang mengingatkan tugas yang diberikan Presiden untuk melaksanakan, tiga poin penting yakni percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Selain itu, terkait penyelesaian sengketa dan Konflik pertanahan dengan Reforma Agraria serta Pemberantasan Mafia Tanah.
"Kemudian dukungan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)," kata Iskandar.
Ia juga menyerahkan Sertipikat Barang Milik Negara atas nama Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia yang juga diikuti dengan penyematan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 dan 30 Tahun kepada ASN di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Aceh.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar