BANDA ACEH_Harian-RI.com
Wakil Ketua Komisi I DPRA, Rusyidi Mukhtar yang akrab disapa Ceulangiek, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Aceh dalam melakukan evaluasi dan sinkronisasi data penerima manfaat Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Menurutnya, kebijakan penyesuaian data tersebut merupakan langkah strategis agar program JKA benar-benar tepat sasaran dan mampu menjangkau masyarakat miskin serta kelompok rentan secara optimal.
Ceulangiek menegaskan bahwa program JKA harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan sosial di sektor kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, ia menilai pembaruan data sangat penting dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi penerima bantuan dari kelompok masyarakat mampu yang masih tercatat sebagai peserta JKA akibat ketidaktepatan data sebelumnya.
Ia juga menyoroti masih adanya masyarakat yang sebenarnya telah menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan, namun tetap tercatat sebagai penerima bantuan iuran JKA. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih kepesertaan serta pemborosan anggaran daerah, sehingga perlu segera dilakukan penyesuaian agar pemanfaatan anggaran menjadi lebih efektif dan berkeadilan.
Berdasarkan data yang ada, lanjut Ceulangiek, jumlah masyarakat Aceh dalam kategori desil 8 hingga desil 10 mencapai sekitar 953.395 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 106.066 jiwa merupakan ASN yang telah dijamin melalui skema kepesertaan pekerja, sementara 23.415 jiwa merupakan non-ASN dengan penyakit kronis yang tetap menjadi prioritas layanan. Dengan demikian, sekitar 823.914 jiwa tergolong masyarakat mampu yang diarahkan menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan.
Menurutnya, langkah penyesuaian data JKA bukan berarti pemerintah menghapus program tersebut, melainkan memperkuat prinsip keadilan sosial agar bantuan kesehatan benar-benar fokus kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Kebijakan ini juga dinilai sebagai upaya menjaga keberlanjutan program JKA di tengah tantangan fiskal daerah.
Ceulangiek berharap Pemerintah Aceh terus melakukan pembaruan dan validasi data secara berkala melalui koordinasi lintas instansi hingga ke tingkat gampong. Ia optimistis, dengan langkah tersebut program JKA akan semakin tepat sasaran, berkelanjutan, serta tetap menjadi benteng perlindungan layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh yang membutuhkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar